Alamyin.com: Politik

Showing posts with label Politik. Show all posts

02/03/2024

Smart City, Fokus Teknologi atau Warga?

March 02, 2024 Bisnis Digital, Esai, Politik No comments

SMART CITY, Fokus Teknologi atau Warga?

(Catatan HUT ke- 416 Kota Makassar)

Syamsu Alam (Ketua Prodi Bisnis Digital FEB UNM)

Atraktif, media mengabarkan ribuan warga menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-416 Kota Makassar, pada 2 November 2023, di kawasan Central Point of Indonesia. Karnaval budaya yang dikemas seperti festival Awa Odori di Jepang yang berusia 400 tahun. Dimana setiap remaja akan menampilkan satu gerakan secara berulang sepanjang rute karnaval.

Dalam momentum perayaan ini turut diwarnai dengan aksi solidaritas masyarakat Kota Makassar untuk Palestina. Pemerintah Kota Makassar juga akan melakukan pengumpulan dana untuk warga Palestina melalui masjid-masjid yang ada di Makassar. Suasana haru dari panjang puisi dan doa-doa yang disampaikan Danny untuk warga Palestina selanjutnya disambung dengan penampilan dari anak-anak disabilitas menyanyikan lagu 'Atuna Tufuli'. Lagu dengan arti 'beri kami masa kecil itu' menggambarkan curahan bagaimana anak-anak Palestina yang terbelenggu akibat penjajahan.

Pappasang ‘Kota Dunia’

Hari jadi Kota Makassar, tanggal 9 November 1607. Nama Makassar berasal dari sebuah kata dalam bahasa Makassar "Mangkasarak" yang berarti yang menampakkan diri atau ‘mewujud’, bukan bermakna kasar. Meskipun orang-orang Makassar tegas dan kokoh dengan pendiriannya. Pada Logo Kota Makassar, “Sekali Layar Terkembang, Pantang Biduk Surut Ke Pantai,” menunjukkan semangat kepribadian yang pantang mundur.

Jika melacak sejarah Makassar, ditemukan bahwa sedari dulu warga asing (khususnya Eropa) memiliki koneksi intens dengan warga Makassar. Salah satu buktinya yang diabadikan adalah patung teropong di Pantai Losari. Patung itu hendak mengisahkan bagaimana Karaeng Pattingalloang bertukar benda dan pengetahuan dengan Galileo Galilei.

‘Bangsa Makassar’ adalah orang-orang pemberani sekaligus ramah, tegas, konsisten, dan dapat dipercaya. Karakter ini yang mendunia, selain daya tarik alam dan rempah-rempah yang menyebabkan banyak warga asing berkunjung ke Makassar di masa lampau.

‘Pappasang’ dapat diartikan sebagai pesan, nasihat, wasiat para leluhur kepada generasi muda termasuk generasi berikutnya yang berisi petunjuk, amanat, dan menyampaikan ajakan moral dan nilai-nilai yang harus dilaksanakan agar dapat mejalin hidup dengan baik. Setidaknya ada 5 nilai utama dalam Pappasang. Yaitu, Kejujuran, Kepemimpinan, Sirik na pace (Kehormatan), Persatuan dan gotong royong, Usaha dan Kerja Keras.

Di era digital saat ini, pesan-pesan di atas masih relevan meski mulai langka. Misalnya teknologi terkini blockchain dianggap sebagai ‘The Trust Machine”, Trust adalah pondasi dasar dan utama kesuksesan teknologi berkembang dengan pesat. Bagaimana para programmer membangun ‘kepercayaan dan kejujuran’ dalam membangun suatu aplikasi. Singkatnya, ada banyak Pappasang yang telah terbukti mendunia sejak dulu yang mewujud dalam rupa dan tingkah laku raja dan warganya. Bukan sekadar artefak dan slogan ‘kota dunia’ namun miskin dengan nilai-nilai budaya luhur.

‘Bahaya’ Transformasi Digital

Jika kita membaca dengan seksama masterplan Sombere Smart City kota Makassar dari Buku I sampai Buku 3 nampak revisi dan perbaikan Enam dimensi. 1. Smart governance, untuk mengoptimalkan pelayanan publik. 2. Smart branding, meningkatkan kesadaran terhadap karakter kota, terutama pariwisata. 3. Smart economy, membangun ekosistem dan mendorong cashless society. 4. Smart living, kehidupan yang nyaman dan meningkatkan Kesehatan. 5. Smart society, masyarakat yang interaktif dan humanis. 6. Smart environment, mengurangi dan memanfaatkan sampah serta menciptakan sumber energi yang lebih baik.

Capaian Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kota Makasasar masih pada kategori cukup. Termasuk yang terendah dari semua kota di Sulawesi Selatan. Namun berdasarkan survei Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) komimfo 2022 IMDI merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital pada kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. IMDI Kota Makassar tertinggi dengan poin sebesar 43.44.

Artinya, indeks warga kota lebih tinggi dan relatif maju dibanding kemampuan pemerintah kota menyediakan layanan pada warga dengan SPBE. Kota Makassar termasuk kota yang agresif dalam membangun ratusan aplikasi. Aplikasi tersebut rata-rata berbasis web. Namun jika ditelurui lebih jauh, tidak semua aplikasi dapat berfungsi dengan baik sebagaimana harapan dalam Smart City yang dapat mengefektifkan pelayanan.

Salah satu aplikasi yang bermanfaat bagi wisatawan adalah explore.makassar.go.id, bermanfaat untuk wisatawan yang ingin menikmati kuliner dan spot Kota yang menarik. Namun Aplikasi Layanan kesehatan dan pendidikan masih perlu ditingkatkan efektifitas layanannya. Aplikasi di bidang kesehatan seperti Sehattami, simRSUD, Dottoro’ta dapat lebih ditingkatkan efektifitas dan kualiasnya. Bahkan database dari ketiga apliaksi tersebut bisa digunakan untuk peningkatan program yang lebih tepat sasaran, tentu dengan memanfaatkan jasa Data Analyst.

Smart City sebagai implementasi transformasi digital ibarat pisau bersisi dua. Bersisi baik jika adopsi teknologi dimanfaatkan untuk melayani dan menunjang pekerjaan pemerintah dan warga secara efektif. Bersisi ‘negatif’ karena digitalisasi dapat menghilangkan sejumlah program OPD dan implikasinya adalah serapan anggaran, namun bisa menjadi tantangan agar lebih kreatif membuat program.

Sebelum transformasi digital, perlu digitisasi dan digitalisasi. Sudah berapa persen data yang terdigitisasi? Berapa data Statistik, keuangan, dan spasial yang telah terintegrasi, Apakah cukup dengan data berbasis web?. Pertanyaan ini patut direnungkan bagi pengusung Smart City. Itulah mengapa McKinsey menyebut, “Transformations are hard, and digital ones are harder.” Dan tentu tidak bisa diselesaikan dalam 1 periode pemerintahan Walikota.

Inisiasi Kota yang berbasis Warga

Melibatkan generasi Z dan milenial dalam perayaan budaya sangatlah penting dalam mempersiapkan generasi masa depan. Hal itu dilakukan agar tetap menjaga dan melestarikan warisan budaya Makassar yang hidup di era serba teknologi.

Peserta festival ini berkarnaval dan bergerak diiringi lagu Makassar untuk Dunia. Mereka menunjukkan kekompakan dengan mengenakan baju tradisional Makassar, menari tarian khas Makassar dan memamerkan kostum karnaval dengan ikon-ikon khas Makassar. Pelibatan disabilitas juga patut diapresiasi. Namun pelibatan warga dalam Smart City jauh lebih dari sekadar pelibatan dalam perayaan. Warga kota kerap lebih melihat tauladan dan praktik. Smart City yang sukses di luar negeri ditandai dengan pelibatan warga kota secara aktif, konsisten dan berkelanjutan.

Penting menghadirkan perangkat teknologi yang dapat mendukung tercipatanya layanan yang ‘cerdas’ namun jauh lebih baik jika, warga dan pemerintahnya juga cerdas sembari mengintegrasikan nilai-nlia Pappasang di atas. Semoga !

29/07/2023

KAMPUS POLITIK ATAU POLITIK KAMPUS?

July 29, 2023 Catatan Harian, Edukasi, Esai, Politik No comments

KAMPUS POLITIK ATAU POLITIK KAMPUS?

Syamsu Alam

Di dalam kelas sebuah SD inpres, dua murid ditanya gurunya. Guru: A, kamu mau jadi apa? A: Jadi dosen !, Guru: Mengapa?, A: Supaya bisa jadi professor. Guru: Ok. B kamu mau jadi apa?, B: Politisi, Guru: Mengapa? Supaya tidak sengsara seperti A dan tetap bakal jadi professor (Cerita fiksi, Mati Ketawa Cara profesor NKRI, karya Prof. Arief Anshory)

Sependek pengetahuan saya, ada 11 pejabat publik yang telah dianugerahi gelar Profesor Kehormatan. Mantan Presiden Megawati (unhan RI), Mantan presiden Susilo Bambang Yudonoyo (Unhan RI-2014), Terawan Agus Putranto (Unhan RI, 2022), Muhammad Syarifuddin (UNDIP, 2021), Zainudin Amali (UNNES, 2022), Siti Nurbaya Bakar (UB, 222), Fahmi Idris (UNP, 2022), Edi Slamet Irianto (Unissula, 2022), Syahrul Yasin Limpo (UNHAS, 2022), Jafar Hafsah (UNM,2022) dan Nurdin Halid (UNM, 2023).

Dasar penetapan pemberian profesor kehormatan adalah Permendikbudristek nomor 38 tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan. Deretan nama-nama yang akan bergelar professor kehormatan akan bertambah. Meskipun Masa jabatan Profesor Kehormatan paling singkat 3 tahun dan paling lama 5 tahun dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja dan kontribusi dalam melaksanakan Tridharma dan batas usia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun.

Sebelas orang di atas dominan politis. Penetapannya tentu alot di Senat Akademik di kampus masing-masing. Universitas Gajah Mada (UGM) adalah kampus yang paling tegas menolak pemberian gelar tersebut, padahal prestasi dan kepakaran Perry Warjiyo (Gubernur BI) sangat mumpuni. Bagaimana civitas akademika kampus-kampus lain? Bagaimana atmosfer akademik, apaka kritis pada politisi atau menyemai praktik-praktik politik sumbu pendek di kampus?

Kampus: Benteng Akal Sehat dan Peradaban

Alwi Rahman menilai Kampus atau perguruan tinggi adalah benteng terakhir peradaban. Bisa juga kita sebut ia cerminan keadaban suatu masyarakat. Kata Prof Sigit, Universitas adalah benteng akal sehat dan keberadaban. Nilai dan tradisi yang dikembangkan adalah pemikiran yang jernih, etis, dan beradab; pertaruhannya adalah kebenaran, kejujuran dan kemaslahatan.

Sebagai orang yang pernah merasakan kuliah di kampus besar di Makassar, UNM dan UNHAS. Kedua kampus itu terasa perbedaannya memperlakukan mahasiswa atau akademisi yang kritis. Kultur kampus lain, bisa dipelajri dari oknum dan alumninya. Pengalaman studi banding dan Short Course di kampus lain menunjukkan kampus unggul adalah yang tradisi akademiknya kuat, tradisi yang menjamin kebebasan berpikir dan berpendapat lestari tanpa harus takut kehilangan rezeki dari TYME.

Prof Sigit (UGM) menganggap pengangkatan profesor kehormatan memuat kepentingan pragmatis individu maupun kelompok. Mengabaikan prinsip kesetaraan dan keadilan tentu mengkhianati pengorbanan para dosen menggapai guru besar. Para dosen di perguruan tinggi harus berjuang keras puluhan tahun untuk mencapai posisi profesor dengan berbagai beban kinerja, belitan regulasi dan birokrasi.

Apabila otoritas perguruan tinggi memihak pada kepentingan pragmatis maka kebenaran dan akal sehat akan tergadaikan. Tentu juga merendahkan martabat perguruan tinggi dan sivitas yang ada. Pengangkatan profesor kehormatan yang tak berkontribusi pada pencapaian misi utama perguruan tinggi, justru merendahkan martabat dan reputasi, merusak ekosistem, dan tata kelola PT.

Politik Kampus

Sedari dulu politik dan kampus selalu hadir dalam perbincangan di ruang publik. Evolusinya juga semakin kompleks. Mengurainya seperti mencari jerami dalam tumpukan jarum. Masalahnya rumit dan pelik dengan sejumlah variabel yang mempengaruhinya.

UNM dan UNHAS dua tahun terakhir ikutan tren memberikan gelar kehormatan pada tokoh politisi. SYL di Unhas dan NH di UNM. Keduanya sebenarnya adalah 'rival' politik. Salah satu perbedaannya adalah polemik penolakan anggota Senat Universitas. SA Unahs menolak, Di UNM nyaris tak ada riak, kecuali beberapa dosen UNM di sudut-sudut pojokan dan warung kopi yang kaget dan bersikap kritis bahkan tidak setuju. Dua tahun polemik pemberian gelar pada SYL dan Senat tetap mangajukan ketidak sepakatannya, namun ‘hak veto’ Rektor Unhas tetap memberikan gelar pada SYL.

Kekuasaan memang sangat membuai manusia karena pada dasarnya menurut Nietzsche manusia tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan karena keinginan untuk berkuasa ada pada tiap individu. Bicara kekuasaan tidak hanya pada ranah makro – institusi politik semata. Pada skala mikro juga ada. Relasi kuasa dalam diri, keluarga, komunitas, dan lain-lain.

Ketika praktik kekuasaan mewujud secara totaliter maka kebebasan dan kebahagian terancam pada setiap individu di bawah institusi. Tan Malaka (1926) mengingatkan “Seluruh insan kampus seperti dosen dan mahasiswa berhak memperoleh ruang dan kebebasan untuk mengembangkan, mengaplikasikan ilmu pengetahuan serta mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat supaya tidak ditindas oleh rezim kekuasaan”.

Sepertinya sivitas kampus membutuhkan penting menggiatkan kembali kajian-kajian kritis pada sindikasi-sindikasi skala mikro yang terdesentralisasi, sehingga kekuasaan yang sentrallistik tidak semena-mena pada hak kebebasan berpikir dan berpendapat setiap individu.

Politik adalah tindakan. Setiap tindakan sadar selalu di awali proses berpikir. Politik adalah cara untuk mencapai tujuan. Berdasarkan definisi ini, sesungguhnya semua orang berpolitik. Tentu dengan ideologi dan nilai yang dianutnya.

Sebelum berbondong-bondong mengikuti tren pemberian gelar profesor kehormatan, perguruan tinggi Indonesia perlu fokus untuk membangun mutu, keunggulan, serta program studi yang unik dengan cara-cara bermartabat.

Oxford University Sejak berdiri pada 1096, konsisten berkomitmen untuk unggul di setiap bidang pengajaran dan penelitian. Meski punya sejarah sebagai universitas bagi bangsawan Inggris, Oxford modern telah menginisiasi transformasi jangka panjang untuk mewujudkan budaya yang lebih inklusif, misal dengan menerima mahasiswa dari berbagai latar belakang.

Mungkin membandingkan kampus kita dengan Oxford, seperti membandingkan langit dan sumur. Namun setidaknya memberikan pencerahan bahwa unggul tidak direngkuh dengan cara-cara instan dan jangka pendek, sebagaimana gelar profesor kehormatan. Wallahu a’lam bissawab.

Dimuat di Harian Tribun Timur Makassar.

31/01/2023

'BISNIS KEBIJAKAN' SUBSIDI GREEN LIFE STYLE

January 31, 2023 Edukasi, Kapitalisme, Politik No comments

'BISNIS KEBIJAKAN' SUBSIDI GREEN LIFE STYLE

Syamsu Alam

Kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang, tapi kita meminjamnya dari anak cucu kita.

~Pepatah Suku Indian~

Jika Anda berencana membeli mobil baru, motor baru, boleh dipertimbangkan dulu. Kenapa? Kabarnya Pemerintah akan mensubsidi kendaraan listrik sekitar 5 triliun rupiah. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berencana memberikan subsidi kendaraan listrik listrik sebesar Rp80 juta dan mobil berbasis hybrid sebesar Rp40 juta, serta motor listrik baru Rp8 juta. Meskipun demikian besaran angka-angka ini belum final di Kementerian Keuangan.

Setiap kebijakan biasanya dilandasai oleh tiga hal. Kajian akademik teoretis, regulasi, data data (termasuk benchmarking). Secara teoretis ekonomi hijau ataupun energi hijau sangat baik. Nafasnya adalah, bagaimana aktifitas ekonomi saat ini, tidak mengorbankan generasi yang akan datang. Dari aspek regulasi, baik secara internasional sampai ke tingkat lokal sudah tersedia dipaparkan dengan indah dalam dokumen-dokumen regulasi pemerintah. Dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi presiden, sampai peraturan Bupati/walikota.

Sedangkan aspek data dan bechmarking, Indonesia dianggap memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk mendorong ekonomi hijau. Potensi tambang mineral untuk beterai, potensi hutan, lahan pertanian, dll. Khusus subsidi kendaraan listrik benchmarking adalah Taiwan dan Vietnam.

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada tanggal 13 September 2022. Sejumlah kebijakan dan program progresif dilakukan untuk menindaklanjutinya.

Setiap ‘rencana kebijakan’ selalu menuai pro-kontra. Gaya marketing pemerintah sedari dulu demikian, ibaratnya melempar umpan untuk melihat riak, termasuk rencana subsidi kendaraan listrik. Benarkah rencana subsidi sebesar itu untuk mendukung gaya hidup ‘green’, atau ‘seolah-olah pro-green’ untuk bisnis para oligark?

Bisnis Kebijakan ‘Green Life Style’

Sebuah bisnis pasti memiliki ekosistem. Semakin besar dan dominan sektor bisnis tersebut, tentu ekosistemnya juga solid. Relasi pemerintah dan pebisnis ibarat dua sisi uang koin. Tidak akan disebut uang koin, tanpa dua sisi. Keduanya adalah simbiosis mutualisme.

RASIONALISASI PERENCANAAN : Perspektif Daerah

March 28, 2021 Edukasi, Ekonomi, Politik No comments

RASIONALISASI PERENCANAAN : Perspektif Daerah

Oleh : a.m.sallatu

‘Masih adakah yang disebut ilmu atau teori perencanaan pembangunan?’.

Setiap membawakan materi pelatihan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, saya memilih kata pembuka dengan pertanyaan ‘masih adakah yang disebut ilmu atau teori perencanaan pembangunan?’. Saya membiarkan keadaan kelas hening sejenak, tetapi tidak menunggu ada jawaban ataupun tanggapan dari para peserta di kelas, dan langsung menjawabnya sendiri. ‘Tidak ada lagi, mengapa ?’. Oleh karena sudah sejak lama konsep-konsep pemikiran dan peralatan teori perencanaan pembangunan sudah ditransformasikan ke dalam baik UU maupun peraturan penjabarannya. Sejak zaman Orde Baru, ada yang dikenal dengan P5D, yang dikembangkan terus sampai saat ini mulai dari UU No. 25 Tahun 2004 Tentang SPPN sampai kepada pejabaran teknisnya dalam bentuk Peraturan dan Surat Edaran Menteri.

Diklat perencanaan pembangunan lebih diarahkan untuk meningkatkan keterampilan teknis para perencana, termasuk dalam memahami ketentuan peraturan dan edaran yang berlaku, yang juga secara dinamis berubah dan berkembang. Gayung bersambut, para peserta Diklat pun lebih tertarik dan menaruh perhatian pada pemahaman teknis perencanaan pembangunan. Oleh karena itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi kesehariannya, baik sebelum maupun sesudah mengikuti Diklat. Demikian pulalah pemaknaan tenaga fungsional perencana yang difasilitasi dengan tunjangan, menjadi tidak jelas apa maknanya. Menjadi pertanyaan, apakah dengan demikian pelembagaan Diklat perencanaan pembangunan dibutuhkan, karena nampaknya memang hanya diadakan terutama untuk perencana daerah ?

Sebenarnya untuk dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknikal, setiap instansi perencana bisa melakukan sendiri secara mandiri dengan bantuan mentor. Bisa melibatkan lebih banyak tenaga perencana, lebih efektif memanfaatkan jam kerja dan lebih efisien dalam memanfaatkan sumberdaya pendanaan. Kekurangannya adalah tidak bersertifikat, yang dikeluarkan oleh lembaga Diklat yang dibutuhkan untuk peningkatan jenjang sebagai tenaga fungsional. Saat memberikan materi pun saya ungkapkan bahwa saya tidak percaya seratus persen pada pen-diklat-an perencanaan, oleh karena sebenarnya peningkatan pemahaman dan keterampilan yang lebih efektif adalah dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehar-hari. Apalagi, tidak mustahil dalam setiap instansi perencanaan ada yang mampu berperan sebagai coach, terutama staf perencana yang telah memiliki kepangkatan dan pengalaman yang lebih senior atau lebih tinggi. Hal ini yang masih kurang diperhatikan oleh lembaga pembina tenaga perencana, semisal Bappenas. Diklat yang dikembangkan kurang lebih hanya merupakan kegiatan proyek.

Belum lagi untuk mempertimbangkan setidaknya dua hal. Pertama, apresiasi terhadap hasil kerja tenaga perencana di suatu instansi ataupun daerah masih cukup rendah. Tenaga perencana sangat terbatas ruangnya untuk melakukan exercise perencanaan, bahkan lebih cenderung sekedar merumuskan perencanaan sesuai arahan pimpinan instansi atau pimpinan daerah dan sesuai dengan arahan ketentuan dan aturan yang berlaku. Kedua, exersice perencanaan semakin kerdil lagi, karena harus berhadapan dengan lembaga DPRD yang memiliki kepentingan subyektif dalam hal substansi perencanaan dan pada saat mengonsultasikan dokumen perencanaan ke pemerintah. Dalam banyak realitas, DPRD sudah merupakan instansi perencanaan yang atas nama fungsi yang diembannya bahkan cenderung bisa memveto substansi perencanaan atas nama aspirasi Dapil termasuk dukungan pendanaannya. Di tingkat pemerintah pun demikian, bila dalam perencanaan ada semacam kreasi daerah yang tidak sejalan dengan ketentuan dan peraturan yang telah diatur(nya). Hanya lebih terfokus pada substansi kepentingan pembangunan nasional.

Hal lainnya lagi, instansi perencanaan, baik pusat maupun daerah, tidak memiliki domain kebijakan dalam hal penganggaran. Dalam hal penganggaran, domain berada pada instansi yang lain dan juga DPRD. Eksistensi instansi perencanaan menjadi banci, dan lebih cenderung tampil sebagai instansi ‘tukang’ penyusun rencana belaka. Berita tentang seorang Kepala Bappeda diusir dari ruang sidang DPRD belum lama ini merupakan hal yang lumrah saja. Bappeda menjadi semacam instansi pelengkap penderita saja. Berita mutahir lain, APBD yang baru berusia beberapa bulan akan direfocusing karena utang yang cukup besar jumlahnya, sungguh-sungguh lucu perencanaan. Menjadi tanda tanya, lalu apa yang dilakukan dalam proses perencanaan sebelumnya. APBD telah diperlakukan semena-mena, seenaknya. Validitas dan akuntabilitas proses penyusunannya sangat tidak bertanggung jawab. Masyarakat luas mungkin dianggap sudah teralu bodoh.

Semua realitas di atas menjadi sungguh merupakan ironi. Tetapi mengapa semua itu menjadi kenyataan ? Nampaknya manajemen publik yang berkembang sampai saat ini masih menggunakan prinsip manajemen abad XX, yaitu intolerence of risk, tidak ada toleransi bagi kesalahan. Dalam kaitan ini, perencanaan dan rencana pembangunan menjadi semacam keranjang sampah intoleransi tersebut. Semua harus termuat dalam dokumen perencanaan dan rencana pembangunan. Akibatnya dokumen perencanaan menjadi sangat tambun, berkolesterol. Realitasnya memang menjadi sumber penyakit, karena korupsi tetap saja terjadi setiap tahun anggaran. Kita bisa membayangkan sistem perencanaan komando yang ada di Negara sosialis-komunis, semua substansi rencana harus tertera dalam dokumen sebagai sebuah cetak biru pembangunan.

Patut mempertanyakan apa sebenarnya makna perencanaan pembangunan, demikian pula keberadaan kelembagaan Bappeda ? Seputar akhir era orde baru, perencanaan sudah dikatakan bukan lagi cetak biru pembangunan. Masuk ke era reformasi, dikenal hadirnya visi yang akan menuntun pembangunan, namun sampai detik ini masih lebih merupakan jargon pembangunan belaka, apalagi karena tidak terukur. Inlah yang melemahkan keberadaan perencanaan pembangunan, karena kehilangan fokus. Bisa dicermati dalam dokumen perencanaan pembagunan, betapa sangat banyak yang ingin dicapai tetapi betapa sangat sedikit yang mampu direalisasikan. Lucunya, kinerja pembangunan yang lebih banyak dikontribusikan oleh sektor swasta, justru diclaim seolah-olah merupakan hasil dari pada perencanaan pembangunan, misalnya pertumbuhan ekonomi. Padahal belum tentu tenaga perencana Bappeda sendiri paham bagaimana proses dan penciptaan pertumbuhan ekonomi itu.

Lebih menarik lagi karena uji sahih perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda bukan dilakukan oleh Bappenas melainkan Kemendagri. Namun sangat amat menentukan dalam menguji dokumen perencanaan yang bahkan sudah melalui dan lolos dari pembahasan DPRD. Keanehan yang juga melekat disitu, karena lebih sering daerah dianggap tidak paham bagaimana mengalokasikan anggaran yang sepatutnya. Sulit disangkal bahwa telah terjadi pembiasan yang terstruktur dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam kaitan ini, Bappeda tidak bisa banyak berkutik.

Suka atau tidak suka, mulai dari proses sampai terbentuknya dokumen perencanaan pembangunan, dari uraian di atas, sejumlah hal yang tidak rasional telah tejadi dan menjadi realitas. Realitas ini patut dicermati kembali. Dokumen perencanaan adalah penunjuk arah perkembangan ke depan, bukan troiler substansi kegiatan yang ingin dilaksaanakan, buka cetak biru yang bersifat komando. Nampaknya pemahaman dan penguasaan seorang Kepala Daerah menjadi hal yang sangat esensial untuk melakukan rasionalisasi perencanaan.

Dimuat di harian.

15/04/2020

Sombayya ri Gowa Hadapi Ancaman Resesi Akibat Wabah

April 15, 2020 Catatan Harian, Edukasi, Inspirasi, Politik No comments

Sombayya ri Gowa Hadapi Ancaman Resesi Akibat Wabah
Syamsu Alam *)

Ulasan tentang Corona persfektif sains ilmiah sampai nir-sains (hoax) sudah sangat banyak, melimpah berseliweran di media sosial dan group-group. Ia telah menjadi infodemik (bahkan melampaui pandemi itu sendiri). Soal penyakit, apakah harus selalu ilmiah? Fakta sejarah menunjukkan, tidak. Ada orang bisa sembuh hanya dengan ditiup ubun-ubunnya, atau hanya diusap dengan air *idah. Bagaimana dengan Corona yang seperti hantu.

Dalam Sinrilik Daeng Tutu yang berdurasi 51 detik yang viral, ia menyampaikan pesan-pesan agar tetap menjaga diri dan menjaga keluarga seisi rumah agar terhindar dari Virus Korona.

Terjemahan bebasnya sinriliknya kira-kira begini "Tidak ada tanda-tanda awal, tidak jelas asalnya, tiba-tiba ada penyakit yang namanya Virus Corona. Membawa penyakit tak ubahnya 'Garring Pua'. Ia seperti hantu. Oleh karena itu, kepada warga, dengarkan himbauan pemerintah, menjaga kesehatan dan menjaga keluarga agar tetap di rumah saja".

Gara-gara Corona saya mengetahui apa itu "Garring Pua". Istilah yang biasa dilontarkan orang tua kalau melihat anak-anak yang nakal dan tidak mau mendengar orang tuanya. "Na alle laloko Garring Pua", semoga 'Garring Pua" menimpamu. Kata-kata itu masih terekam dalam alam bawah sadar, dan baru seminggu ini saya tahu kalau "Garring Pua" adalah sejenis wabah/penyakit yang menjangkiti seluruh wilayah. Bahkan, kalau saya bertanya, apa itu "Garring Pua" Orang tua kesulitan memberikan jawaban yang memuaskan.

Dulu dan Kini

Wabah 'Garring Pua' tercatat dalam Lontara Bilang Gowa (Prof. Mukhlis Paeni). Wabah ini terjadi pada pemerintahan Raja Gowa Sultan Alauddin Raja Gowa ke-14 yang pertama menerima Islam. Wabah ini hampir menyeluruh di bawah daerah kekuasaannya hingga tercatat puluhan ribu korban rakyat dari wabah ini.

Wabah ini sangat menakutkan dan membuat panik rakyat dan terutama Sultan, karena kejadiannya sangat aneh dan tiba tiba. Sekiranya rakyat terkena sakit pagi hari, sore sudah meninggal dan begitupun sebaliknya diserang sore pagi pun meninggal. Sehingga wabah seperti hantu yg akan mengambil nyawa mereka hingga rakyat sangat takut dan mengurung diri dirumah.

Kini, Virus Corona meskipun tingkat kematiannya sekitar 2-3%. Namun kepanikan telah menghipnotis manusia sejagad. Jejaring internet memudahkan penyebaran informasi beserta reduksinya. Koneksi transportasi dan interaksi global mempercepat penyebaran virusnya. Derasnya informasi dan transportasi di fase-fase awal penyebaran virus Corona diperparah dengan teror statistik yang disajikan seperti balapan.

Di Indonesia sendiri dua kegiatan agama yang menjadi media penyebaran yang massfi adalah Ijtima Jamaah Tabligh di Gowa dan penahbisan uskup di Ruteng NTT. Padahal pemerintah sudah memberi peringatan bahkan larangan untuk tidak melakukan acara yang melibatkan banyak orang.

Belajar dari Sombayya ri Gowa

Semua negara di dunia, semua daerah di Nusantara gagap menghadapinya. Ini sejarah baru bagaimana seluruh dunia disibukkan dengan mahluk mikro yang tak kasat mata. Bahkan beredar di media menteri kesehatan mengaku tidak mempunyai cara mengatasi pandemi ini.

Menanggapi Wabah yang sangat mencemaskan itu Raja Gowa Sultan Alauddin (1593-1639) juga melakukan sejenis “Self Quarantine” pada tanggal 4 Agustus 1636. Ia pun meninggalkan istana di Somba Opu dan mengisolasi diri di Istana yang lebih kecil di Bontoala. (Prof. Mukhlis Paeni).

Melihat wabah "Garring Pua" Sombayya ri Gowa mengumpulkan seluruh perangkat kerajaan dengan istilah memanggil untuk "akkusiang" sejenis rapat bersama. Mencari langkah mengatasi bencana ini. Khadi kerajaan Gowa waktu adalah Datuk Ri Bandang. Ia penyebar agama Islam di kerajaan gowa. Meminta kepada Sombayya Sultan Gowa untuk melakukan ritual agama dalam hal ini di awali dengan tobat bersama dan melakukan pengamalan ritual Rate Juma.

Lazimnya Rate jumat atau populernya "Zikkiri Jumat" di laksanakan malam jumat setelah Isya di Balla Lompoa, Istana Somba Opu, yang sebelumnya lepas Magrib di tabuhlah gendang tunrung pabballe. Majelis zikir di ambil dari kelompok Anrong Guru Mokkinga Taeng dengan jumlah empat puluh orang di samping itu sultan perintahkan juga para Tupanrita, Tabib untuk mencari "tambara pa'bballe" (obat) untuk mecegah wabah ini.

Sombayya Sultan juga memerintahkan para menteri untuk bersama sama membuka persedian negeri untuk rakyat Gowa. Seluruh simpanan padi dan beras dalam rumah penyimpanan padi palampang dibuka dan disalurkan ke seluruh rakyat Gowa.

Sekilas terlintas bagaimana Sombayya bersama Ulama (Khadi), Tupanrita, Tabib, Anrong Guru, Para Menteri, dan juga Warga melawan wabah "Garring Pua". Nampak pula organisasi dan orkestrasi kolaborasi melibatkan pihak-pihak utama. Sementara dari rapat-rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini cenderung sangat terbatas pada pihak keamanan yang dominan. Apakah warga saat ini demikian sulit didisiplinkan? ataukah tidak ada ulama se-Zuhud Datuk Ri Bandang yang didengar oleh Pemerintah dan warga sekaligus.

Saran pertama Datok Ri Bandang pada Sombayya diawali dengan pertobatan. lalu dilanjutkan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Jika dulu Kerajaan membagikan pangan yang ada di lumbung pangan. Mungkin saat ini adalah relokasi anggara. Tupanrita dan Tabib tetap pada keahliannya. Semua berkontribusi berdasarkan keahlian dan kapasitas.

Kolaborasi Sombayya, Ulama (Khadi), Tupanrita (Termasuk Tabib), dan Para Pejabat kerajaan. Masyarakat kita sepertinya cukup patuh pada pemimpin yang bsai ditauladani. Asal jangan seperti pagar makan tanaman. Seperti Larangan Polisi melaksanakan pesta, namun ternyata petinggi polisi berpesta di tengah merebaknya Corona. Masyarakat kita membutuhkan kejujuran, keberanian, integritas dari pemimpinnya, serta kedermawanan bangsawan.

Jika diringkas kira-kira, menghadapai resesi akibat wabah kita membutuhkan kolaborasi apik antara pemerintahan yang berintegritas, agamawan yang Zuhud, Orang kaya yang dermawan, dan Aparat keamanan yang pemberani dan bermoral. Siapa yang bisa mengorkestrasi? Kita memiliki kekuatan lokal spirit Sulapa Appa, yang semoga saja tidak tergerus oleh politik transaksional dan kepentingan pragmatis. Semoga.

*) Pegiat di Praxis School

Dimuat di Harian Tribun TImur "Sombayya ri Gowa"

08/02/2020

Pemerintah Daerah dan Ilusi Pembangunan Berkelanjutan

February 08, 2020 Edukasi, Ekonomi, Politik No comments

Pemerintah Daerah dan Ilusi Pembangunan Berkelanjutan

Syamsu Alam *)

Reformasi di korupsi. Demikian 'tagline' yang disuarakan para pegiat demokrasi sejati. Era reformasi memberikan perubahan paradigma secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma dapat dilaksanakan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Mungkinkah perubahan paradigma itu diikuti oleh para aktor pembangunan?

Mulai dari UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU no. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang telah diubah menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan UU sebelumnya.

Diberlakukanya undang-undang di atas dapat memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal demi terwujudnya kemandirian keuangan daerah, sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang berkelanjutan, benarkah demikian?

Media online dan media sosial bisa menjadi input bagi para anggota Dewan (Prov/Kab/Kota) di Sulsel. Ada banyak laporan warga yang mudah kita monitoring dan tindak lanjuti. Khususnya proyek fasilitas publik. Misalnya, beredarnya foto proyek pemecah ombak di Kab. Takalar, Aspal yang tipis di Kab. Bone, Warga miskin yang meninggal karena tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan banyak lagi berita-berita layanan publik yang berseliweran di jagad maya.

Fakta di atas mengantarkan saya pada sebuah pernyataan hipotetik bahwa Pembangunan Berkelanjutan hanya ilusi. Ilusi adalah sesuatu yang hanya ada dalam angan-angan, tetapi tidak dapat diinderai atau tidak empiris (adaptasi KBBI). Kenapa ilusi? Tujuan dan target-target indah dalam MDGs (Milenium Development Goal, 2000-2015) lalu dilanjutkan dengan SDGs (Sustainable Development Goals, 2015-2030). SDGs memiliki 17 tujuan dan 196 target atau sasaran yang harus dicapai pada tahun 2030.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (TPB-2030) adalah pembangunan yang berorientasi pada penguatan ekomomi, sosial,dan lingkungan yang saling mendukung dan melengkapi. Secara spesifik dapat dilihat pada laman sdg2030indonesia.org. Ke-17 tujuan sangat ideal. Tujuan 1, Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, sampai tujuan 17:. Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

TPB-2030 ini telah diperkuat dalam berbagai paket Undang-undang, Permen, sampai surat edaran. Pada level Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan, monitoring sampai penetapan target dan sasaran pembangunan harus merujuk pada Permendagri 86 Tahun 2017. Jika ada dokumen perencanaan yang belum mengintegrasikan regulasi tersebut maka harus direvisi.

Dalam filosofi memandikan mayat seseorang tidak mungkin bisa menyucikan kalau dia sendiri tidak suci. Makanya yang akan memandikan mayat harus suci (berwudhu) terlebih dahulu. Dalam fiqh sosial, seseorang tidak mungkin bisa memberi jika, ia tidak memiliki. Ini adalah falsafah dasar berinteraksi atau lebih khusus pelayanan sosial pada orang lain (masyarakat secara umum).

Nah, berangkat dari filosofi dasar di atas dapat dijadikan pisau analisa melihat praktik pembangunan pada level pemerintah (khususnya daerah). Bagaimana mungkin pemerintah bisa mengakhiri kemiskinan (TPB-2030 Tujuan1), jika mereka sendiri masih merasa miskin. Bagaimana mungkin mereka bisa memberi kalau mereka sendiri merasa tidak cukup. Tujuan 2-17 dapat diuji proses pencapaiannya pada ranah empiris.

Beberapa hasil penelitian mahasiswa bimbingan kami di kampus (FE UNM, 2019) menunjukkan betapa tidak mandirinya pemerintah Daerah di Sulsel. Sampel penelitian daerah AJATAPPARENG, MAMINASATA, dan Beberapa Kabupaten di Sulsel menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Pengukurannya dengan melihat rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bantuan pemerintah dan pinjaman.

Sedangkan Rasio efektivitas keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007).

Sayangnya kemandirian keuangan daerah masih rata-rata berpola hubungan instruktif, yaitu

peran Pemerintah Pusat sangat dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah. Demikian pula, pada dominan efektivitas Keuangan Pemerintah Daerah, masih kurang efektif.

Hal ini diperparah dengan model pengukuran kinerja pemerintah yang hanya melihat tingkat serapan anggaran. Aneh, regulasi memerintahkan pembangunan berbasis kinerja, artinya mengukur dimensi outcome (hasil) dan impact (dampak). Namun prioritas penilaiannya masih berbasis anggaran (input).

Lalu, sampai kapan kita terilusii dengan doktrin-doktrin model kebijakan pembangunan yang kedengarannya indah, memesona dibicarakan, namun sulit bahkan amat berat direalisasikan. Kenapa? Karena pembangunan tidak berbasis pada kewilayahan, tidak bersesuaian dengan norma adat (Suitability) yang ada di daerah kita (Sulsel). Menurut hemat kami Pembangunan selain harus Sustainability (keberlanjutan) juga harus Suitability (Kesesuaian) (Alam & Rumi, 2020). Pembangunan yang bertumpu pada filosofi Sulapa APPA.

Sulapa APPA, Model kosmos dihubungkan dengan adanya harmoni empat unsur alam, yaitu: udara, air, api, dan tanah, yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Keempat unsur ini adalah empat jenis sifat yang dimiliki oleh "manusia yang berbicara", keberanian, kebangsawanan, kekayaan, keelokan.

Dengan memerhatikan kondisi kewilayahan beserta nilai-nilai budaya luhur yang ada di dalamnya, ia dapat menghindarkan kita dari ilusi pembangunan. Hal ini membutuhkan political will yang solid.

Masa pemerintah daerah hanya 5 tahun, jika hanya sibuk membangun citra dan monumen diri, pertanda bapak-bapak belum selesai dengan dirinya. Mungkin para pejabat kita perlu membuka kembali pesan "Renaisance Man' Karaeng Pattingalloang, yang menyatukan sains dan nilai-nilai kebijaksanaan dalam memgelola daerah (negara). Istilah sekarang, Pembangunan yang berdasar pada Based Policy Evidence plus nilai-nilai kearifan lokal.

Akhirnya, bisakah kita membangun dan menata daerah yang berani melawan imperialis, berperangai kebangsawanan yang beradab, dan kalau kaya tidak akan merampok anggaran daerah secara terstruktur sistematis dan massif.

Wallahu A'lam Bisshawwab.

*) Dosen Ekonomi Pembangunan FE UNM

Terbit di media cetak Tribun Timur, 07 Februari 2020.

https://makassar.tribunnews.com/2020/02/05/pemerintah-daerah-dan-ilusi-pembangunan-berkelanjutan

28/03/2019

MEMBACA PENEMBAKAN DI NEW ZEALAND DARI PERSPEKTIF GEOPOLITIK

March 28, 2019 Catatan Harian, Esai, Politik No comments

MEMBACA PENEMBAKAN DI NEW ZEALAND DARI PERSPEKTIF GEOPOLITIK

M. Arief Pranoto *)

Geopolitik modern mengisyaratkan bahwa tidak ada perang agama, atau tak ada konflik antarmazhab, perang suku, ras, dan lain-lain melainkan karena faktor geoekonomi. Perang agama, suku dan seterusnya hanya sebuah geostrategi dari si pemilik hajatan guna "memasuki" wilayah dan/atau negara target belaka. Kenapa? Biasanya bagi wilayah atau kawasan yang ditarget memiliki kepentingan entah implikasi maupun kontribusi terkait geoekonomi negeri pemilik hajatan, dan narasi geoekonomi tersebut kerap disebut "national interest" atau kepentingan nasional.

Selanjutnya terkait asumsi global "If you would understand world geopolitics today, follow the oil" (Deep Stoat), bila ingin paham geopolitik hari ini, ikuti aliran minyak, kita coba memakai teori Deep Stoat sebagai salah satu pisau bedah untuk menguak kasus penembakan masjid di New Zealand (NZ) yang menelan korban tewas 40-an orang lebih.

Pertanyaan pertama, apakah NZ produsen minyak? Ternyata tidak. Tidak ada minyak di NZ, bahkan sejak 2000-an ia mencanangkan go north demi mencari minyak ke utara.

Pertanyaan kedua, apakah di NZ ada sejarah konflik ataupun teroris? Juga tidak. Bahkan menurut PBB di awal 2018, NZ termasuk 10 besar negara paling bahagia karena aspek destinasi, maskapai, dan brand terbaik, dll di bawah Finlandia, Norwegia, Denmark, Islandia, Swiss, Belanda, dan Kanada, tetapi masih di atas Swedia dan Australia.

Kesimpulan awal, faktor minyak sesuai asumsi Stoat pun gugur, karena selain NZ bukan produsen minyak, juga tak ada sejarah konflik dan teroris di sana. Adanya dugaan bahwa para pelaku penembakan ialah teroris impor merupakan hal logis. Niscaya pelaku bukan warga negara NZ.

Pertanyaan berikutnya, lantas geoekonomi apa yang hendak diraih si pemilik hajatan melalui pintu masuk penembakan liar di masjid kuat diduga ada kepentingan asing di NZ? Ini yang hendak diurai.

Naik dahulu ke isu global. Tak dapat dipungkiri, memasuki Abad ke 21 ada dua isu aktual yang menggejala di dunia geopolitik. Isu dimaksud antara lain:

Pergeseran geopolitik (geopolitical shift) dari Atlantik ke Asia Pasifik. Entah akibat pertumbuhan ekonomi, atau faktor konsumsi, entah karena pasar yang potensial, dan seterusnya. Yang jelas, ada geopolitical shift dan para adidaya berbondong-bondong ke Asia Pasifik. Kajian Jala Sutra ---air yang paling halus--- pergeseran tersebut merupakan ujud keseimbangan alam. Bila kemarin orang melihat Barat, wajar kini menengok ke Timur. Jika Barat adalah era ketenggelaman (matahari) sebab bergerak dari atas ke bawah, maka Timur adalah masa keterbitan (matahari), bergerak tumbuh dari bawah ke atas. Jadi cuma masalah keseimbangan belaka;
Ada perubahan "power concept" dari militer ke power ekonomi. Power cöncept itu sendiri adalah politik kekuatan dalam dunia geopolitik dimana untuk memenuhi tujuan serta cita-cita dilandasi oleh power politik, militer dan power ekonomi. Agaknya tren yang berkembang kini adalah power ekonomi di depan ketimbang dua power (militer dan politik) lainnya. Maka frasa perang dagang lebih disukai daripada lobi politik dan invasi militer yang biaya tinggi serta perlu restu internasional;

Terkait topik di muka, pertanyaannya adalah, ada apa di negeri-negeri kepulauan (polinesia) di Pasifik terkait geopolitik?

Tak boleh dipungkiri, kawasan polinesia terutama negara-negara di Pasifik Selatan telah jatuh dalam debt trap (jebakan utang) Cina seperti Fiji, Vanuatu, Kaledonia Baru dan seterusnya. Metode debt trap ala invasi senyap Cina bermodus ekonomi melalui pembangunan infrastruktur relatif efektif terutama di lintasan One Belt One Road (OBOR) atau Jalur Sutra Abad ke 21.

Kelompok negara di lintasan OBOR termasuk negara polinesia digelontar utang dalam jumlah besar yang tak akan sanggup mereka bayar. The Sun melansir, beberapa negara yang menunggak utang dipaksa menyerahkan aset negara, harus mengizinkan Cina membuat pangkalan militer, hingga pemberlakuan mata uang Cina (Yuan) di negara tersebut, dan seterusnya. Salah satu negara di lintasan Jalur Sutra Baru adalah Sri Lanka. Ia menyerahkan pelabuhannya ke Cina dengan konsesi 99 tahun karena gagal bayar. Belum lagi Djibouti yang telah bercokol pangkalan militer Cina, ataupun Zimbabwe dan Angola yang telah memakai Yuan sebagai alat transaksi sehari-hari, dan seterusnya.

Tampaknya geliat OBOR melalui invasi senyapmya telah mengusik hegemoni Barat di Pasifik Selatan karena kelompok negara polinesia mulai "jatuh" satu persatu dalam debt trap Cina. Hanya soal waktu saja (jatuh tempo) untuk mengakuisisinya.

Dalam pola asymmetric warfare (perang asimetris), usai 'isu' ditebar ke publik, akan digulirkan 'tema atau agenda' sebagai lanjutan isu, setelah itu akan ditancapkan 'skema.' Istilahnya ITS (Isu-Tema-Skema).

Pola yang kerap berulang, isu dan agenda bisa berubah-ubah menyesuaikan waktu dan ruang, tetapi skema hampir tak berubah sepanjang masa yakni mencaplok geoekonomi, atau frasa lainnya ialah mengamankan kepentingan nasional, atau dalam dunia geopolitik sering diistilahkan what lies beneath the surface. Apa yang terkandung di bawah permukaan.

Dari perspektif pola perang asimetris, peristiwa penembakan masjid di NZ, tatarannya hanya isu. Niscaya akan ada tema/agenda lanjutan, kemudian ditancapkan skema. Terpulang dari mens rea si pemilik hajatan. Jika isu dimaksud sebagai pola, niscaya bakal ada lanjutan agenda dan skema. Tetapi jika isu tersebut sebagai modus, maka sifatnya hanya test the water. Memancing reaksi publik. Melihat sikap, reaksi, kekuatan solidaritas dan seterusnya.

Tuduhan Sadam Hussein menyimpan senjata pemusnah massal, contohnya, itu hanya isu belaka. Pintu masuk saja. Apa agendanya? Serbuan militer koalisi pimpinan Paman Sam. Lantas, setelah agenda sukses, apa skemanya? Ternyata kavling-kavling sumur-sumur minyak di Irak. Ini hanya contoh bekerjanya pola ITS, isu-tema-skema dalam perilaku geopolitik di tingkat global.

Harus diakui, dibanding para adidaya Barat yang terlebih dahulu menancapkan hegemoni di negara-negara polinesia, bahwa agresivitas Cina di Pasifik Selatan melalui silent invasion bermodus utang infrastruktur, sungguh tidak terbendung. Jangankan negara kecil di Lautan Pasifik, bahkan negara sekelas Australia sendiri hampir kebobolan dirembes dari sisi politik, budaya, real estate, pertanian bahkan sampai ke sekolah dasar oleh silent invasion. Invasi senyap ala Cina. Seandainya Sheri Yan ---diduga mata-mata Cina--- yang ditangkap oleh FBI di New York pada Oktober 2015 masih berkeliaran, kemungkinan Australia pun bisa "jatuh" di tangan Cina, sebab target silent invasion adalah elit-elit politik dan para pengambil kebijakan di Australia.

Dan hari ini, agaknya supremasi dan hegemoni Barat di Pasifik mulai meredup. Bukan karena geliat Cina, namun Jala Sutra mengisyaratkan, niscaya matahari akan kembali terbit dari Timur meski ia tengah mengurai dimana titik epicentrumnya. Tentang gerak laju Cina di lintasan OBOR, agaknya mulai ada geliat perlawanan dari bangsa-bangsa pada negara dimana invasi senyap Cina beroperasi di Jalur Sutra (baru) Abad ke 21. Ini poin pokok atas kondisi geopolitik di Asia Pasifik. Lantas, siapa pemilik hajatan atau pemilik skema di baik isu penembakan jamaah masjid pada Jumat, 15 Maret 2019 di NZ?

Ketika tulisan ini terbit, lanjutan agenda memang belum terlihat. Bacaan geopolitik masih gelap. Jika yang dimainkan adalah isu sebagai modus. Selesai sudah, karena sifatnya test the water. Tak ada kelanjutan agenda. Nah, catatan ini mengendus kondisi bahwa yang dimainkan ialah isu sebagai pola. Kendati masih gelap, ada dua kemungkinan siapa di balik isu dimaksud, antara lain:

Kemungkinan I adalah Barat. Apa mens rea dan motivasi Barat di belakang isu penembakan? Kharakter perilaku geopolitik ala Barat cenderung membendung gerak siapapun yang berpotensi menggerus supremasi dan hegemoni. Makanya, apapun elemen penguat hegemoni harus dijamin keamanannya. Irak misalnya, ia digempur secara militer pimpinan Amerika Serikat (AS) karena Saddam Hussen berencana mengubah alat transaksi minyak dan cadangan devisa Irak dari US Dollar ke Euro. Demikian pula Libya. Tatkala Kadhafi hendak membuat uang emas/Dirham dan mewajibkan semua piutangnya dibayar dengan Dirham seketika Libya pun dibuat luluh lantak oleh Barat. Itulah skenario "utang dibayar bom" yang pernah berlangsung di Jalur Sutra.

Dan geliat Cina di lintasan OBOR terutama kawasan Pasifik Selatan bukan hanya mengganggu unsur-unsur supremasinya tetapi sudah menggerus hegemoni. Kenapa harus di NZ tidak di Fiji, atau bukan di Vanuatu? Sebagaimana diketahui bersama, bahwa NZ masuk dalam ANZUS, sebuah pakta pertahanan di Pasifik yang beranggotakan Australia, New Zealand dan AS. Menyentuh salah satu anggota identik menyentuh semuanya. Ada solidaritas dalam ANZUS. Maka jika "Kemungkinan I" yang tengah berlangsung, nanti akan ada pergeseran pasukan ---entah dari Darwin, atau dari Kawasan Komando di sekitarnya--- bergerak ke NZ dengan alasan keamanan kawasan. Itulah agenda lanjutan. Lantas, apa skemanya? Tak lain dan tak bukan guna membendung gerak laju Cina di Pasifik Selatan.

Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan Kemungkinan II?

Ya, Kemungkinan II adalah Cina. Mengapa Cina, lantas apa motivasinya? Ada beberapa alasan, antara lain misalnya:

Terungkapnya Sheri Yan ---ratu sosialita Australia--- yang kuat diduga adalah agen atau mata-mata Cina. Ia ditangkap oleh agen FBI pada Oktober 2015 di New York;
Ditangkapnya Weng Wanzhou, FCO Huawei oleh otoritas Kanada atas order Paman Sam;
Terbit dan beredarnya buku-buku yang mengurai model "silent invasion" ala Cina yang ditulis oleh Gart Alexander dan Clive Hamilton; dan
Munculnya kesadaran serta penolakan rakyat di Vietnam dan seterusnya, selain akibat tsunami TKA Cina yang merebut lapangan kerja warga lokal, juga faktor jebakan utang dengan segala konsekuensi ketika jatuh tempo. Kedaulatan negara minimal berkurang akibat akuisisi aset-aset strategis, dan seterusnya.

Hal-hal di atas, setidak-tidaknya menginspirasi beberapa negara ingin berlepas diri dari gelombang invasi senyap Cina yang bermodus utang infrastruktur, atau ingin mengungkap siapa "sosok boneka"-nya seperti halnya kasus di Thailand (Thaksin), atau di Australia (Sheri Yan) dan seterusnya.

Tampaknya top manajemen OBOR membaca atmosfer dan fenomena ini. Adakah operasi senyap telah bocor? Entahlah. Tetapi setidaknya sudah tercium muncul kesadaran bangsa-bangsa di Jalur Sutra Baru di satu sisi, sedang anak panah OBOR telah dilepas dari busurnya pada sisi lain. Selain sulit untuk ditarik kembali, OBOR tak bisa ditarik kembali. Artinya, tak mungkin OBOR dihentikan, namun kesadaran publik yang harus segera digerus atau dialihkan agar tidak mengendala bagi kelanjutan program di kemudian hari. Memang terbaca meski samar, usai AS meninggalkan ruang konflik di Suriah, isu ISIS pun hambar. Kurang laku. Publik global perlu "permainan baru" agar kesadaran yang muncul kembali (tergerus) teralihkan.

All warfare is deception, kata Sun Tzu, semua peperangan adalah tipuan. Butuh strategi dan taktik 'mengecoh langit menyeberangi lautan'. Persepsi dan logika publik perlu dikocok-kocok kembali. Contohnya, bila opini publik selama ini tergiring pada stigma bahwa terorisme identik dengan Islam (radikal), maka isu di NZ telah menimbulkan ruang diskusi baru, isu-isu baru, dialog dan asumsi-asumsi baru. Seperti isu bangkitnya supremasi ras putih, misalnya, atau dialog sentimen perang salib, radikalisme agama dan ras semodel Ku Klux Klan, dan seterusnya. Kondisi semacam ini justru diharapkan oleh Cina terus menggelombang (snowball process). Sekali lagi, opini dan persepsi publik kembali diaduk-aduk, dikocok-kocok. Pelaku teror dipilih ras kulit putih (nonmainstream) menyerang jamaah masjid, ini merupakan kontra isu atas kelaziman subjek dan objek terorisme selama ini yakni "muslim menyerang gereja".

Sampailah pada ujung catatan ini. Meski masih prematur namun dapat dijadikan simpul awal melihat kasus di NZ, yaitu:

Pertama, bila yang berlangsung adalah Kemungkinan I, niscaya agenda lanjutan usai isu ditebar adalah pergeseran pasukan ke NZ dengan skema kuno: "Membendung gerak laju Cina" di Pasifik Selatan; dan

Kedua, bila yang berlangsung adalah Kemungkinan II, maka agenda lanjutan ialah deception atau penyesatan, pengalihan secara terus menerus, dan seterusnyasedang skemanya adalah: "OBOR berjalan sesuai tahapan".

Barangkali, inilah bacaan sementara geopolitik atas isu penembakan di NZ. Kendati sentimen ras dan agama itu hidup serta berkembang di publik global, namun isu sentimen tidak menjadi bahasan utama, karena selain untuk menghindari trap geostrategi ala Barat yang selama ini bermain-main di ranah persepsi publik, juga bahasan sentimen nantinya malah bisa menyulut kegaduhan baru berbasis persepsi yang justru menjauhkan dari akurasi kajian.

Apa boleh buat. Tulisan ini cuma analisa, bukan text book. Artinya masih akan muncul kemungkinan-kemungkinan lain selain Kemungkinan I dan II di atas. Dan penulis sangat menyadari keterbatasan fakta, data serta informasi yang berkembang terutama keterbatasan kemampuan serta wawasan, sehingga analisa ini belumlah final. Karena minimnya data, analisa ini hanya berpijak pada pola-pola yang kerap terjadi di panggung geopolitik global.

Dan sesungguhnya kebenaran apapun sifatnya cuma nisbi, relatif dan bergerak sesuai tuntutan zaman. Tesis akan memunculkan antitesis, dan antitesis membidani sintesis dan seterusnya. Tak ada maksud menggurui siapapun terutama pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya. Hanya sharing pemikiran tentang apa yang telah terjadi berbasis kredo geopolitik guna mendekati kebenaran sejati, yakni kebenaran-Nya.

Terima kasih.

*) Peneliti Global Institute

Sumber Gsmbar : https://meic.cfainstitute.org

Alamyin.com

02/03/2024

Smart City, Fokus Teknologi atau Warga?