Alamyin.com

MAHASISWA 3K : KRITIS-KONKRET-KONSTRUKTIF

KAMPUS POLITIK ATAU POLITIK KAMPUS?

KAMPUS POLITIK ATAU POLITIK KAMPUS? 

Di dalam kelas sebuah SD inpres, dua murid ditanya gurunya. Guru: A, kamu mau jadi apa? A: Jadi dosen !, Guru: Mengapa?, A: Supaya bisa jadi professor. Guru: Ok. B kamu mau jadi apa?, B: Politisi, Guru: Mengapa? Supaya tidak sengsara seperti A dan tetap bakal jadi professor (Cerita fiksi, Mati Ketawa Cara profesor  NKRI, karya Prof. Arief Anshory)

Sependek pengetahuan saya, ada 11 pejabat publik yang telah dianugerahi gelar Profesor Kehormatan. Mantan Presiden Megawati (unhan RI), Mantan presiden Susilo Bambang Yudonoyo (Unhan RI-2014), Terawan Agus Putranto (Unhan RI, 2022), Muhammad Syarifuddin (UNDIP, 2021), Zainudin Amali (UNNES, 2022), Siti Nurbaya Bakar (UB, 222), Fahmi Idris (UNP, 2022), Edi Slamet Irianto (Unissula, 2022), Syahrul Yasin Limpo (UNHAS, 2022), Jafar Hafsah (UNM,2022) dan  Nurdin Halid (UNM, 2023).

Dasar penetapan pemberian profesor  kehormatan adalah Permendikbudristek nomor 38 tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan. Deretan nama-nama yang akan bergelar professor kehormatan akan bertambah. Meskipun Masa jabatan Profesor Kehormatan paling singkat 3 tahun dan paling lama 5 tahun dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja dan kontribusi dalam melaksanakan Tridharma dan batas usia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun.

Sebelas orang di atas dominan politis. Penetapannya tentu alot di Senat Akademik di kampus masing-masing. Universitas Gajah Mada (UGM) adalah kampus yang paling tegas menolak pemberian gelar tersebut, padahal prestasi dan kepakaran Perry Warjiyo (Gubernur BI) sangat mumpuni. Bagaimana civitas akademika kampus-kampus lain? Bagaimana atmosfer akademik, apaka kritis pada politisi atau menyemai praktik-praktik politik sumbu pendek di kampus?

Kampus: Benteng Akal Sehat dan Peradaban

Alwi Rahman menilai Kampus atau perguruan tinggi adalah benteng terakhir peradaban. Bisa juga kita sebut ia cerminan keadaban suatu masyarakat. Kata Prof Sigit, Universitas adalah benteng akal sehat dan keberadaban. Nilai dan tradisi yang dikembangkan adalah pemikiran yang jernih, etis, dan beradab; pertaruhannya adalah kebenaran, kejujuran dan kemaslahatan.

Sebagai orang yang pernah merasakan kuliah di kampus besar di Makassar, UNM dan UNHAS. Kedua kampus itu terasa perbedaannya memperlakukan mahasiswa atau akademisi yang kritis. Kultur kampus lain, bisa dipelajri dari oknum dan alumninya. Pengalaman studi banding dan Short Course di kampus lain menunjukkan kampus unggul adalah yang tradisi akademiknya kuat, tradisi yang menjamin kebebasan berpikir dan berpendapat lestari tanpa harus takut kehilangan rezeki dari TYME. 

Prof Sigit (UGM) menganggap pengangkatan profesor kehormatan memuat kepentingan pragmatis individu maupun kelompok. Mengabaikan prinsip kesetaraan dan keadilan tentu mengkhianati pengorbanan para dosen menggapai guru besar. Para dosen di perguruan tinggi harus berjuang keras puluhan tahun untuk mencapai posisi profesor dengan berbagai beban kinerja, belitan regulasi dan birokrasi.

Apabila otoritas perguruan tinggi memihak pada kepentingan pragmatis maka kebenaran dan akal sehat akan tergadaikan. Tentu juga merendahkan martabat perguruan tinggi dan sivitas yang ada. Pengangkatan profesor kehormatan yang tak berkontribusi pada pencapaian misi utama perguruan tinggi, justru merendahkan martabat dan reputasi, merusak ekosistem, dan tata kelola PT. 

Politik Kampus

Sedari dulu politik dan kampus selalu hadir dalam perbincangan di ruang publik. Evolusinya juga semakin kompleks. Mengurainya seperti mencari jerami dalam tumpukan jarum. Masalahnya rumit dan pelik dengan sejumlah variabel yang mempengaruhinya.

UNM dan UNHAS dua tahun terakhir ikutan tren memberikan gelar kehormatan pada tokoh politisi. SYL di Unhas dan NH di UNM. Keduanya sebenarnya adalah 'rival' politik.  Salah satu perbedaannya adalah polemik penolakan anggota Senat Universitas. SA Unahs menolak, Di UNM nyaris tak ada riak, kecuali beberapa dosen UNM di sudut-sudut pojokan dan warung kopi yang kaget dan bersikap kritis bahkan tidak setuju. Dua tahun polemik pemberian gelar pada SYL dan Senat tetap mangajukan ketidak sepakatannya, namun ‘hak veto’ Rektor Unhas tetap memberikan gelar pada SYL.

Kekuasaan memang sangat membuai manusia karena pada dasarnya menurut Nietzsche manusia tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan karena keinginan untuk berkuasa ada pada tiap individu. Bicara kekuasaan tidak hanya pada ranah makro – institusi politik semata. Pada skala mikro juga ada. Relasi kuasa dalam diri, keluarga, komunitas, dan lain-lain.

Ketika praktik kekuasaan mewujud secara totaliter maka kebebasan dan kebahagian terancam pada setiap individu di bawah institusi. Tan Malaka (1926) mengingatkan “Seluruh insan kampus seperti dosen dan mahasiswa berhak memperoleh ruang dan kebebasan untuk mengembangkan, mengaplikasikan ilmu pengetahuan serta mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat supaya tidak ditindas oleh rezim kekuasaan”.

Sepertinya sivitas kampus membutuhkan penting menggiatkan kembali kajian-kajian kritis pada sindikasi-sindikasi skala mikro yang terdesentralisasi, sehingga kekuasaan yang sentrallistik tidak semena-mena pada hak kebebasan berpikir dan berpendapat setiap individu.

Politik adalah tindakan. Setiap tindakan sadar selalu di awali proses berpikir. Politik adalah cara untuk mencapai tujuan. Berdasarkan definisi ini, sesungguhnya semua orang berpolitik. Tentu dengan ideologi dan nilai yang dianutnya. 

Sebelum berbondong-bondong mengikuti tren pemberian gelar profesor kehormatan, perguruan tinggi Indonesia perlu fokus untuk membangun mutu, keunggulan, serta program studi yang unik dengan cara-cara bermartabat.

Oxford University Sejak berdiri pada 1096, konsisten berkomitmen untuk unggul di setiap bidang pengajaran dan penelitian. Meski punya sejarah sebagai universitas bagi bangsawan Inggris, Oxford modern telah menginisiasi transformasi jangka panjang untuk mewujudkan budaya yang lebih inklusif, misal dengan menerima mahasiswa dari berbagai latar belakang.

Mungkin membandingkan kampus kita dengan Oxford, seperti membandingkan langit dan sumur. Namun setidaknya memberikan pencerahan bahwa unggul tidak direngkuh dengan cara-cara instan dan jangka pendek, sebagaimana gelar profesor kehormatan. Wallahu a’lam bissawab.

PERAN DATA MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI

PERAN DATA MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI *)

Syamsu Alam

Measure what is measurable, and make measurable what is not so. 

Galileo Galilei (GG). 

World Digital Competitiveness Ranking (2022), Indonesia menempati peringkat ke-51 dengan skor 56,14 dari 63 negara. Rata-rata IQ orang Indonesia 78,49 urutan ke-10 dari 11 negara ASEAN. IQ biasanya mencerminkan kualitas pendidikan dan lingkungan. Rilis IQ rata-rata Versi World Population Review. Bisa diterima sebagai motivasi saja. Meskipun perhitungan rata-ratanya masih perlu dipertanyakan dengan melihat jumlah pembagi penduduk 275,5 juta yang jauh lebih besar dari negara lain. 

Ungkapan GG di atas masih relevan “Ukur apa yang dapat diukur, dan buatlah agar dapat diukur apa yang tidak dapat diukur." Kutipan ini menunjukkan pentingnya pengukuran, tetapi juga mengakui bahwa tidak semua hal dapat diukur dengan mudah. Galileo menyadari bahwa untuk memahami dunia yang kompleks, kita perlu mengembangkan alat pengukuran yang lebih canggih dan metode yang lebih maju untuk dapat mengukur fenomena yang sulit diukur atau bahkan belum diketahui cara mengukurnya. 

GG memiliki pertemuan yang terkenal dengan Karaeng Pattingalloang pada tahun 1621 di Makassar.  Galileo dan Karaeng Pattingalloang memiliki latar belakang yang sangat berbeda, namun mereka berhasil menjalin hubungan baik, berdiskusi dengan terbuka tentang topik-topik ilmiah hingga terjadi pertukaran ‘barang mewah’. Karaeng Pattingalloang memberikan peta dan dibalas dengan pemberian teropong oleh Galileo.

Galileo terkesan dengan teknologi maritim yang digunakan oleh orang Makassar, termasuk kemampuan mereka dalam menguasai angin dan arus laut untuk memudahkan navigasi kapal. Hal ini menunjukkan betapa majunya peradaban dan teknologi yang dimiliki oleh orang Makassar pada saat itu.

Jadi Makassar pernah memiliki daya tarik bukan hanya karena rempah-rempah tetapi khazanah kekayaan intelektualnya. Maka menjadi aneh ketika ada Tagline “Makassar Menuju Kota Dunia”. Kita sedari dulu telah mendunia, pak !

Hikmah lainnya, Galileo pada akhir kisah hidupnya memberikan pengingat akan pentingnya kebebasan berpikir dan keberanian untuk mengejar kebenaran dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sekaligus menjadi sebuah penanda dalam sejarah tentang betapa pentingnya menjaga kemerdekaan akademik dan kebebasan berpendapat untuk kemajuan bangsa.

Sayangnya keberanian yang diwarisi oleh leluhur orang-orang Makassar, kini redup dan kerap hanya ‘berani sala-sala’ (Berani bukan pada tempatnya). Keberanian kerap disandera dengan kepentingan ‘daerah perut dan sekitarnya’.

DATA ADALAH SENJATA

Data adalah fakta sejarah. Fakta semenit yang lalu ada orang yang rugi miliaran di pasar kripto, ada juga yang profit miliaran. Data digital adalah jejak digital pengguna aplikasi digital. Data ibarat dua mata sisi uang. Ia dapat dimanfaatkan untuk hal positif atau negatif. Manipulasi data pun dapat menyesatkan pengguna data, bahkan dapat menimbulkan perang. Data sebagai salah satu aset tak berwujud yang dimiliki oleh individu, organisasi, negara.

Di era digital saat ini, data telah menjadi komoditas yang sangat berharga. Ia sangat bermanfaat bagi perusahaan, pemerintah dan organisasi lainnya. Data dapat digunakan untuk memahami perilaku konsumen, mengidentifikasi tren pasar, meningkatkan efisiensi produksi, mengembangkan produk dan layanan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar.

Pada dimensi individu dan organisasi, data juga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan akurat. Dengan data yang tepat, organisasi dapat menganalisis kinerja mereka, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan mereka.

Pada tahun 2018, sebuah laporan investigasi oleh The Guardian dan The New York Times mengungkapkan bahwa Cambridge Analytica (CA) telah mengumpulkan data pribadi dari jutaan pengguna Facebook tanpa izin mereka dan menggunakan data ini untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Setelah terungkap, Facebook dan CA dituduh telah melanggar privasi pengguna dan mengambil tindakan untuk menghentikan praktik ini.

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa CA mendapatkan akses ke data pribadi pengguna Facebook melalui aplikasi "This Is Your Digital Life" yang dikembangkan oleh Aleksandr Kogan, seorang peneliti di Universitas Cambridge. Aplikasi ini meminta izin pengguna untuk mengakses data mereka dan data teman-teman mereka di Facebook untuk tujuan penelitian akademis.

Namun, Kogan memberikan data yang dikumpulkannya kepada CA, lalu menggunakannya untuk membuat profil psikologis pengguna Facebook dan mempengaruhi opini publik melalui iklan politik yang disesuaikan. Setelah laporan ini terungkap, Facebook dan CA dikecam secara luas karena telah melanggar privasi pengguna dan memanipulasi opini publik. Pemerintah dan regulator di beberapa negara juga melakukan penyelidikan atas praktik ini, dan CA akhirnya bangkrut.

DATA DAN PEMERINTAH

Pemerintah adalah produsen sekaligus pengguna data. Data yang benar terpercaya dan valid dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Informasi tersebut dapat dikelola menjadi pengetahuan yang mencerahkan, dan akhirnya dapat memberikan tindakan (wisdom) yang tepat.

Di lingkup pemerintahan ada 3 jenis data yang digunakan. Yaitu data statistik, data spasial, dan data keuangan. Ketiga data ini diproduksi oleh instansi pemerintah yang dpat digunakan untuk Identifikasi ketidaksetaraan, menemukan pola dan penyebab ketidaksetaraan, mengukur efektivitas kebijakan, dan lain-lain.

Dengan memahami bisnis proses data maka suatu organisasi pemerintahan dapat kompetitif. Sayangnya kesadaran memanfaatkan transformasi data digital masih dominan sebagai ‘lip services’ daripada itikad baik dan berani untuk mewujudkan cita-cita bangsa, kesejahteraan dan keadilan sosial.

John Stuart Mill dalam "The Economic Rules of Behavior" memberikan pandangan tentang bagaimana perilaku ekonomi dapat dipahami dan dijelaskan secara logis dan sistematis. Konsep ini memberikan dasar dalam pemahaman dalam ekonomi yang lebih kompleks saat ini. Namun data memungkinka kita dapat memahami yang kompleks dengan lebih mudah, efisien, dan efektif. 

Syaratnya untuk memanfaatkan data menjadi sumber energi baru hanya dua, Pengetahuan dengan segala dimensinya (Knowledge) dan Kemauan (Political will). Jika dibuatkan fungsinya TDx = f(K,P). Manakah yang diutamakan pemerintah? K, P atau tidak keduanya, entahlah.[]