08/02/2020
Pemerintah Daerah dan Ilusi Pembangunan Berkelanjutan
Syamsu Alam *)
Reformasi di korupsi.
Demikian 'tagline' yang disuarakan
para pegiat demokrasi sejati. Era reformasi memberikan perubahan paradigma
secara lebih adil dan berimbang. Perubahan
paradigma dapat dilaksanakan melalui kebijakan otonomi daerah dan
perimbangan keuangan pusat dan daerah. Mungkinkah perubahan paradigma itu
diikuti oleh para aktor pembangunan?
Mulai dari UU no. 22
tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU no. 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang telah diubah
menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Terakhir UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan
UU sebelumnya.
Diberlakukanya
undang-undang di atas dapat memberikan peluang bagi daerah untuk menggali
potensi lokal demi terwujudnya kemandirian keuangan daerah, sekaligus
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang berkelanjutan, benarkah demikian?
Media online dan media
sosial bisa menjadi input bagi para anggota Dewan (Prov/Kab/Kota) di Sulsel.
Ada banyak laporan warga yang mudah kita monitoring dan tindak lanjuti.
Khususnya proyek fasilitas publik. Misalnya, beredarnya foto proyek pemecah
ombak di Kab. Takalar, Aspal yang tipis di Kab. Bone, Warga miskin yang
meninggal karena tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan banyak lagi berita-berita
layanan publik yang berseliweran di jagad maya.
Fakta di atas
mengantarkan saya pada sebuah pernyataan hipotetik bahwa Pembangunan
Berkelanjutan hanya ilusi. Ilusi adalah sesuatu yang hanya ada dalam
angan-angan, tetapi tidak dapat diinderai atau tidak empiris (adaptasi KBBI).
Kenapa ilusi? Tujuan dan target-target indah dalam MDGs (Milenium Development
Goal, 2000-2015) lalu dilanjutkan dengan SDGs (Sustainable Development Goals,
2015-2030). SDGs memiliki 17 tujuan dan 196 target atau sasaran yang harus
dicapai pada tahun 2030.
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan 2030 (TPB-2030) adalah pembangunan yang berorientasi pada
penguatan ekomomi, sosial,dan lingkungan yang saling mendukung dan melengkapi.
Secara spesifik dapat dilihat pada laman sdg2030indonesia.org. Ke-17 tujuan
sangat ideal. Tujuan 1, Mengakhiri
kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, sampai tujuan 17:. Menguatkan ukuran
implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.
TPB-2030 ini telah
diperkuat dalam berbagai paket Undang-undang, Permen, sampai surat edaran. Pada
level Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan, monitoring
sampai penetapan target dan sasaran pembangunan harus merujuk pada Permendagri
86 Tahun 2017. Jika ada dokumen perencanaan yang belum mengintegrasikan
regulasi tersebut maka harus direvisi.
Dalam filosofi
memandikan mayat seseorang tidak mungkin bisa menyucikan kalau dia sendiri
tidak suci. Makanya yang akan memandikan mayat harus suci (berwudhu) terlebih dahulu.
Dalam fiqh sosial, seseorang tidak mungkin bisa memberi jika, ia tidak
memiliki. Ini adalah falsafah dasar berinteraksi atau lebih khusus pelayanan
sosial pada orang lain (masyarakat secara umum).
Nah, berangkat dari
filosofi dasar di atas dapat dijadikan pisau analisa melihat praktik
pembangunan pada level pemerintah (khususnya daerah). Bagaimana mungkin
pemerintah bisa mengakhiri kemiskinan (TPB-2030 Tujuan1), jika mereka sendiri
masih merasa miskin. Bagaimana mungkin mereka bisa memberi kalau mereka sendiri
merasa tidak cukup. Tujuan 2-17 dapat diuji proses pencapaiannya pada ranah
empiris.
Beberapa hasil
penelitian mahasiswa bimbingan kami di kampus (FE UNM, 2019) menunjukkan betapa
tidak mandirinya pemerintah Daerah di Sulsel. Sampel penelitian daerah
AJATAPPARENG, MAMINASATA, dan Beberapa Kabupaten di Sulsel menunjukkan
tingginya ketergantungan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah pusat.
Pengukurannya dengan melihat rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bantuan
pemerintah dan pinjaman.
Sedangkan Rasio
efektivitas keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam
merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan
dengan target yang ditetapkan
berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007).
Sayangnya kemandirian
keuangan daerah masih rata-rata berpola hubungan instruktif, yaitu
peran Pemerintah Pusat
sangat dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah. Demikian pula, pada
dominan efektivitas Keuangan Pemerintah Daerah, masih kurang efektif.
Hal ini diperparah
dengan model pengukuran kinerja pemerintah yang hanya melihat tingkat serapan
anggaran. Aneh, regulasi memerintahkan pembangunan berbasis kinerja, artinya
mengukur dimensi outcome (hasil) dan impact (dampak). Namun prioritas
penilaiannya masih berbasis anggaran (input).
Lalu, sampai kapan
kita terilusii dengan doktrin-doktrin model kebijakan pembangunan yang
kedengarannya indah, memesona dibicarakan, namun sulit bahkan amat berat
direalisasikan. Kenapa? Karena pembangunan tidak berbasis pada kewilayahan,
tidak bersesuaian dengan norma adat (Suitability) yang ada di daerah kita
(Sulsel). Menurut hemat kami Pembangunan selain harus Sustainability (keberlanjutan) juga harus Suitability (Kesesuaian) (Alam & Rumi, 2020). Pembangunan yang
bertumpu pada filosofi Sulapa APPA.
Sulapa APPA, Model
kosmos dihubungkan dengan adanya harmoni empat unsur alam, yaitu: udara, air,
api, dan tanah, yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Keempat unsur
ini adalah empat jenis sifat yang dimiliki oleh "manusia yang berbicara", keberanian, kebangsawanan, kekayaan,
keelokan.
Dengan memerhatikan
kondisi kewilayahan beserta nilai-nilai budaya luhur yang ada di dalamnya, ia dapat
menghindarkan kita dari ilusi pembangunan. Hal ini membutuhkan political will yang solid.
Masa pemerintah daerah
hanya 5 tahun, jika hanya sibuk membangun citra dan monumen diri, pertanda
bapak-bapak belum selesai dengan dirinya. Mungkin para pejabat kita perlu
membuka kembali pesan "Renaisance
Man' Karaeng Pattingalloang, yang menyatukan sains dan nilai-nilai
kebijaksanaan dalam memgelola daerah (negara). Istilah sekarang, Pembangunan
yang berdasar pada Based Policy Evidence
plus nilai-nilai kearifan lokal.
Akhirnya, bisakah kita
membangun dan menata daerah yang berani melawan imperialis, berperangai
kebangsawanan yang beradab, dan kalau kaya tidak akan merampok anggaran daerah
secara terstruktur sistematis dan massif.
Wallahu A'lam
Bisshawwab.
*) Dosen Ekonomi Pembangunan FE UNM
Terbit di media cetak Tribun Timur, 07 Februari 2020.
02/12/2019
MERETAS JALAN MENGHADAPI RESESI EKONOMI 2020
Syamsu Alam
Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu,
organisasi atau negara pernah mengalami pasang surut. Setiap individu pernah
bahagia, khawatir, murung, dan sedih. Bahkan orang sukses dan terkaya di dunia
pun pernah mangalami keterpurukan, lalu bangkit menuju puncak kejayaan. Organisasi
mengalami fluktuatif. Demikianlah hidup, seperti roda kehidupan. Berada di titik
terendah atau pun berada di puncak, adalah pertanda bahwa ada gerak, ada
kehidupan yang dinamis dan bukti ada perubahan.
Lalu, bagaimana dengan kondisi ekonomi kita, Indonesia?
Akhir-akhir ini diprediksi akan terkena imbas pelemahan ekonomi global. Efek
perang dagang, Brexit di Eropa, Krisis Timur Tengah hingga Hongkong, yang sudah
tentu berdampak secara langsung atau tidak langsung pada perkeonomian kita. Ada pula yang melihatnya dari sisi domestik,
bahwa fundamental ekonomi kita sebenarnya tidak begitu tahan menghadapi
guncangan eksternal. Namun kilah pemerintah tetap optimis menghadapi situasi
tersebut. Faktor manakah yang dominan dan bagaimana meretas jalan menghadapi
resesi?
Data: Fact or Fallacy
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis
pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2019 sebesar 5,02% secara tahunan. Angka
ini sebenarnya melambat dibanding kuartal sebelumnya sebesar 5,05% maupun
periode yang sama tahun lalu sebesar 5,17%. Perlambatan ini relatih lebih baik
jika dibandingkan dengan negara se-kawasan. Pada periode Q1-2018 sampai Q2-2019 Indonesia, India, Thailand,
Singapura masing-masing mengalami penurunan sebesar (-0,2%), (-3,0%), (-2,4%),
(-3,1%). Meski melambat, sejumlah ekonom asing meragukan data yang dilansir
BPS. Menurut mereka, perekonomian Indonesia seharusnya tumbuh lebih lambat dari
data BPS.
Gareth Leather (Ekonom Capital Economics, London) meragukan
data yang dilansir BPS. Ia menyebut, indikator bulanan menunjukkan pertumbuhan
ekonomi Indonesia telah melambat tajam selama setahun terakhir. “Kami tak
memiliki kepercayaan pada angka PDB resmi Indonesia, yang telah stabil selama
beberapa tahun terakhir,"
Ekonom Natixis Hongkong juga
mengemukakan hal serupa, "Saya tidak tahu bagaimana ekonomi dapat tumbuh
pada tingkat yang sama untuk waktu yang lama dan ini dimiliki Indonesia. Padahal
pengeluaran pemerintah lemah dan investasi melambat, neraca impor juga
mengalami tekanan. (Trinh Nguyen, 2019).
Pemerintah
mengakui perlambatan ekonomi, Namun, tertolong oleh konsumsi rumah tangga yang
masih kuat. Sementara komponen lain, sesuai rilis BPS, sebenarnya mencatatkan
perlambatan pertumbuhan yang cukup dalam. Misalnya Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB) atau investasi pada kuartal III 2019 hanya tumbuh 4,21% dibanding
periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan
kuartal III 2018 sebesar 6,96%. Pelemahan investasi ini menjadi pertanda nyata
bahwa ekonomi memang lesu.
Meskipun
kontribusi konsumsi rumah tangga menyumbang 56,52% dari pembentukan Produk
Domestik Bruto (PDB) nasional pada periode yang sama, Namun sektor ini
diprediksi akan mengalami koreksi. Penurunan konsumsi barang durable (barang tahan lama) memgalami
penurunan, meskipun nilainya masih di atas 100. Potensi penurunan konsumsi juga
terlihat dari setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerimaan PPN
menggambarkan seberapa besar transaksi di perekonomian. Ketika PPN turun, artinya
aktivitas jual-beli lesu. Data
menunjukan pada Januari-Agustus 2019, penerimaan PPN dalam negeri tercatat Rp
167,63 trilun. Turun 6,47% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Lalu, bagaimana kondisi
konsumen yang dominan namun tak begitu kuasa menghadapi gejolak ekonomi ke
depan.
Power of Powerless
Vaclav
Havel, sastrawan dan mantan presiden Czech pernah mengemukakan tentang kekuatan
(kekuasaan) dari yang tak berkuasa. Havel menawarkan masyarakat yang hidup
dalam kebenaran (Living within the truth),
kehidupan individu yang bebas. Kehidupan yang menyangkal kedustaan dan
kepura-puraan, melainkan hidup yang merdeka dengan tingkat emasipasi diri yang
tinggi. Konsep ini sedikit menyerupai prinsip dalam kapitalisme, yaitu Self-regulating.
Resesi atau krisis adalah kondisi
dinamis dimana pasar mencari keseimbangan baru, dan kita tidak perlu panik
menghadapinya. Tetap berpikir rasional, menahan diri maka kita bias melewati
‘dengan santai’, demikian kata ekonom pro pasar. Namun tentu tidak sesederhana
itu, krisis ekonomi yang disertai krisis politik akan berdampak lebih parah dan
masyarakat lemah akan semakin merana.
Kontribusi
Konsumsi yang tinggi tadi sesaat bisa amblas, dan ekonomi akan terkoreksi cukup
dalam. Perlu menelisik lebih jauh struktur konsumsi tersebut. Jika konsumsi ditopang
oleh komoditas impor maka pada saat resesi akan menyulitkan masyarakat dan
pengusaha lokal, yang selama ini menikmati barang impor impor Yang pada saat
resesi akan mengalami lonjakan harga. Hal ini dikonfirmasi oleh defisit
transaksi perdagangan yang masih minus, mendekati batas aman -3%. Belanja
pemerintah yang tidak produktif menghasilkan produk berdaya saing. Penurunan laba BUMN bahkan ada yang rugi.
Utang swasta dan pemerintah yang tinggi, dll. Jika variabel ekonomi tersebut
bersamaan dengan instabilitas dalam negeri, maka syarat terjadinya resesi
menemukan momentum.
Lalu apa yang dapat diupaya
menghadapi momentum di atas. Pengalaman adalah guru terbaik. Sepanjang sejarah
manusia krisis sehebat apa pun dapat dilalui. Daya tahan the power of powerless,
berpotensi kuat melawan badai resesi. Masyarakat yang hanya kuasa atas dirinya
sendiri membutuhkan sinergi, empati dan trust. Sinergi dapat dirajut antar
lembaga atau antar kebijakan (fiskal-moneter). Empati dapat dipupuk dengan
tauladan. Sedangkan, Trust harus dijaga dengan kejujuran. Jika "mengetatkan
ikat pinggang" adalah cara menghadapi resesi, maka masyarakat sudah
terbiasa dengan hal seperti itu, bagaimana dengan para Tuan dan Puan yang
selama ini menikmati 'kue ekonomi' bangsa ini lebih benyak, sudikah kiranya
mereka mengetatkan ikan pinggang juga atau berbagi sepiring nasi dengan warga
yang powerless.[][]
*) Dimuat di harian Tribun Timur, Senin 25 November 2019.
10/11/2019
NASIB REZIM KEBENARAN DI ERA VIRALISME
NASIB REZIM KEBENARAN DI ERA VIRALISME [Syamsu Alam]
Jika seorang perempuan disanjung-sanjung dengan kata-kata indah. Misalnya, “kamu cantik sekali malam ini”. Yakinlah, hatinya akan berbunga-bunga. Namun, ketika ekspresi cantik dipercantik menjadi “syantik”, mungkin ekspresinya akan berubah, apalagi jika ia mempunyai pengetahuan historis tentang viralnya dangdut si syantik. Itulah contoh sederhana betapa hebatnya viral mengubah persepsi atas ekspresi kata-kata. Sama-sama niatnya memuji, cantik, syantik, tapi bisa ditanggapi berbeda.
Era serba internet (internet of thing) sekilas tampak bahwa tiadanya atau tergerusnya strata sosial di hadapan “viralisme”. Dalam viralisme kita bisa hina sesaat, bisa mulia sejenak. Ia datang dan pergi sesukanya sekejap mata, ketawa dan sedih kadang beririsan, seperti drama Korea mengaduk-aduk emosi. Begitu dinamisnya, begitu relatifnya ekspresi kita. Seorang pejabat bisa berpura-pura jadi kuli untuk viral. Komplotan perampok yang beringas bisa berpura-pura jadi pejabat yang santun, namun belum tentu untuk viral, karena memang niatnya jadi perampok.
Mungkinkah viralisme menjadikan masyarakat yang non-hirarkis, atau hanya menciptakan hirarki baru, user-administrator, follower-creator, viral – non-viral?
Viralnya sesuatu (teks/narasi atau style/perilaku) ibarat tsunami. Ia akan menenggelamkan dan menggulung apa dan siapa saja yang dilewatinya. Semua level usai, strata jabatan, semua profesi, strata sosial, dll. Bersyukurlah jikalau yang viral adalah hal baik dan menginspirasi, jika sebaliknya, celakalah. Jika style tertentu viral maka mengikutlah kita padanya. Hatta dengan mengikutinya setulus hati atau hanya sekadar peniruan yang mengejek, atau cara-cara mimesis lainnya. Lalu, siapa yang bisa bertahan dari derasnya arus viralisme? Boleh jadi viral akan menjadi agama dan ideologi baru masyarakat kita.
Sebagai ilustrasi terkini, polemik antara protes Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan PB Djarum berakhir indah dengan foto bersama di stage. Adanya kesepakatan bahwa audisi bulutangkis tetap dilaksanakan, dengan sejumlah catatan. Perubahan sikap pihak PB Djarum menarik keputusan untuk meniadakan audisi, demikian juga melunaknya KPAI atas protesnya yang awalnya garang banget menjadi slow. Apa sebabnya? Boleh jadi disebabkan viralnya polemik tersebut yang menjalar ke mana-mana. Termasuk pada latar belakang komisioner KPAI dan donaturnya selama ini, dan seterusnya, yang melahirkan berbagai persepsi dan penilaian terhadapnya.
Ada banyak kasus yang bisa mengubah sikap seseorang dari sedih menjadi senang, dari benci menjadi cinta, dari pemalu jadi beringas, dst. Kasus manipulasi aturan, kebijakan, bahkan kejadian tragedi besar karena the power of viral. Viralnya sesuatu (berita, kasus, info, dll.) bisa melelehkan pada apapun yang dilewatinya. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi keliru, itulah fenomena post-truth. Kebenaran narasi ditentukan oleh masifnya emosi yang terlibat di dalamnya bukan pada standar kebenaran itu sendiri.
Apakah ini berbahaya bagi rezim kebenaran? Sudah tentu. Bukan hanya rezim kebenaran, rezim kepakaran pun akan terkena dampak oleh tsunami viral. Profesor bidang tafsir, bisa saja kalah populer dan pengikut (jamaah follower) oleh mahasiswa semester akhir yang mampu mengoptimalkan sarana algoritma sosial media, google adsense, dan fasilitas robot lainnya. Sudah lazim kita saksikan bagaimana seorang mualaf (pemeluk Islam pemula banget) sok tahu (sotta) menceramahi dan kadang menyalahkan seorang kiai yang mendekati ‘paripurna’ keilmuan. Si pemula yang lebih populer dan diterima khalayak karena ceramahnya lucu, kocak, dan menghibur. Sedangkan kiai yang paripurna keilmuannya hanya mengisi pengajian-pengajian di pelosok.
Atau jangan-jangan seperti yang dirapalkan Tom Nichols, “Kadang dalam rimba informasi masa kini, penjelasan pakar tidak didengar, sementara jawaban dari tokoh yang mempunyai banyak pengikut justru lebih dipercaya –dan membahayakan banyak orang.” (Tom Nichols, 2019, dalam Matinya Kepakaran).
Oleh karena si pemula lebih populer, jam tayang di TV, di Youtube, dan media sosial lebih masif maka sangat mungkin dia akan didaulat sebagai yang “paripurna” ala ciptaan media. Dan terlanjur populer, maka si pemula pun tak punya waktu untuk “ngaji”, belajar lebih banyak dan lebih dalam. Cara-cara instan pun ditempuh, belajar instan dan karbitan. Akhirnya, lahirlah agamawan pemula, populer, karbitan, dan kagetan.
Hal yang serupa juga terjadi pada realitas publik yang lain. Partai politik yang sejatinya menjadi lembaga pengaderan politik, juga terjebak pada politisi viral. Siapapun figur publik yang bisa menciptakan narasi populer, maka akan dilirik oleh partai dicaplok sebagai kader. Singkat cerita lahirlah anggota-anggota dewan dan politisi yang karbitan, kagetan, dan panikan. Padahal tugas utama mereka adalah menjadi corong publik, memperjuangkan hak-hak warga yang memilihnya, karena terlalu jauh kalau mewakili kepentingan warga kebanyakan. Akhirnya panggung politik menjadi kontestasi drama. Dramaturgi, di mana setiap lakon bisa mati berulang kali dengan peran yang berbeda-beda. Pagi hari berperan jahat, malamnya jadi bejat, esoknya jadi bajingan, kapan baiknya? Di pencitraan, di narasi tontonan.
Kalau sudah demikian, lalu siapa yang bisa diharap menyuarakan kebenaran-kebenaran konstitusional, kebenaran ajaran agama yang mulia yang membawa rahmat untuk semesta. Kebenaran-kebenaran pancasila yang mulia nilainya: Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebersamaan, dan keadilan.
Dua Persfektif Logika
Kebenaran dapat kita amati dan verifikasi pada dua perspektif logika. Pertama, perspektif logika biner. Dalam melihat kebenaran seperti logika klasik/biner/boolean. Logika benar-salah, hitam-putih, halal-haram. Cara pandang ini diterapkan oleh hakim dalam mengeksekusi kasus, bersalah atau bebas. Hal sama dapat kita lihat pada perilaku sebagian kaum agamawan ekstrimis yang sumbu pikirnya sangat pendek, kalau bukan dari golongannya yang ‘mahabenar’ maka yang lain salah.
Logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah biner (0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak). Logika ini membagi realitas dalam dua titik ekstrim yang berbeda 0 atau 1. Tentu dengan standar yang ketat mana yang benar dan mana yang salah.
Kedua, perspektif logika fuzzy (kabur). Cara pandang logika fuzzy menyerupai perspektif gradasi cahaya. Sebagaimana cahaya yang bergradasi, dari terang bisa menuju ketiadaan terang (gelap).
Logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1 (0,2; 0,5; 0,7; 0,9), tingkat kekaburan (probabilitas), begitu banyaknya angka antara 0-1, dan dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti seperti “sedikit”, “cukup”, “sedang”, “sangat”, dll. Logika ini berhubungan dengan himpunan fuzzy/kabur dan teori kemungkinan. Fuzzy Set (Himpunan Kabur) diperkenalkan oleh Lotfi A. Zadeh, beliau adalah Bapak logika fuzzy yang dilahirkan di Baku, Azerbaijan merupakan peletak dasar-dasar fuzzy logic. Beliau besar di Iran, dan bekerja sampai akhir hayatnya sebagai profesor di Universitas California, Barkeley.
Penemuannya tentang sistem fuzzy, dengan pergeseran sudut pandang dari perhitungan sistem yang akurat, teliti, lengkap (hard computing) menjadi perhitungan sistem yang mentolerir adanya ketidakpastian, kekurangan data, dan sebagainya (soft computing) yang ternyata lebih mendekati pada kenyataan sehari-hari.
Logika fuzzy mengajarkan cara melihat fenomena, realitas dengan lebih jujur, plural dan realistis. Jika dalam dunia asmara Romeo-Juliet, Laila- Majnun, kita mengenal cinta dan benci. Dalam sudut pandang Zadeh, ada cinta mati, sangat cinta, cukup cinta, lumayan cinta, tidak cinta. Demikian pula benci.
Meretas Jalan, Bebas dari Jebakan Viralisme
Sekilas dapat terlihat bahwa logika fuzzy ini dalam sudut tertentu menyerupai pandangan “Hierarki Eksistensial” Mulla Shadra. Dalam hirarki eksistensial tidaklah wujud dipahami sebagaimana tunggalnya tiang listrik, tetapi wujud bergradasi bagai pendar-pendar cahaya. Mulla Shadra menghubungakan “kesatuan wujud dengan kemajemukan eksistensi” yang diibaratkan cahaya matahari dalam hubungannya dengan matahari itu sendiri. Cahaya tersebut bukanlah matahari, namun pada saat yang sama tidak lain adalah juga matahari. Sebagaimana Wujud (Ada). Adanya Tuhan, adanya buku, adanya esai ini, sama-sama ada, tetapi keberadaanya berbeda secara hakiki.
Filsafat Mulla Shadra mengajarkan gradasi wujud, dalam logika fuzzy ada gradasi kebenaran. Benar 100%, 90%, 85%, …..10%. Sama-sama ada level wujudnya, ada level kebenarannya. Tentu dengan kriteria kebenaran pada setiap level.
Dalam khasanah keilmuan Islam, “Benar” memiliki berbagai turunan. Kebenaran dalam Islam diistilahkan dalam 3 bentuk: Haqq, Shiddiq, Shahih. Kebenaran karena faktual, person yang terpercaya, dan kebenaran proposisi,
Pertama, Haqq adalah kebenaran yang bermuara pada hakikat sebagai dasar yang berwujud materi yakni realitas faktual. Contoh : Habibie telah wafat adalah realitas dan hakikatnya adalah alat komunikasi. 2). Shiddiq yaitu kebenaran yang mengacu kepada struktur kualitas dan kredibilitas subjek/individu, namun bukan pada status sosialnya (jabatan, profesor dll). Contoh: Periwayat hadist yang terpercaya, kejujuran imam. 3) Shahih, kebenaran yang merujuk kepada aspek pernyataan/proposisi/kata-kata atau verbal tanpa memandang person-nya. Kebenaran silogisme yang taat pada aturan formal logika.
Kekacauan diskusi akibat dari viralnya suatu narasi terjadi karena tidak adanya semesta pembicaraan yang jelas dan selevel. Pada level pengetahuan mana: biasa, illmiah, ideologis, agama, filosofis, mistik, atau metafisik. Karut marut yang timbulkan oleh sesuatu yang viral diperparah oleh netizen yang suka co’do rantasa (coras) atau asal bunyi (asbun), asal komentar tanpa basis pengetahuan yang memadai. Misalnya, bicara pengetahuan ilmiah tetapi menggunakan cara pandang mistik. Diskusi filosofis tetapi berpikir fikih. Ngga nyambung coii…
Baik Prof. Zadeh atau pun Mulla Shadra menghadirkan pandangan realitas yang majemuk. Yang memungkinkan setiap kita melihat setiap fenomena dan realitas tidak dengan tunggal. Prof. Zaadeh adalah sosok “pluralis”, tergambar dari pernyataan beliau. “The question really isn’t whether I’m American, Russian, Iranian, Azarbaijani, or anything else. I’ve been shaped by all these people and cultures and I feel quite comfortable among all of them”. Seorang pluralis tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Sebagaimana yang terjadi pada korban-korban viral. Lihatlah betapa banyak orang menghakimi Pak Azis hanya karena mengulik pemikiran Muhammad Sahrur.
Leluhur, junjungan kita, Sokrates tidak pernah menyalahkan orang. Ia sangat bijaksana. Kebijaksanaanya karena kecenderungannya pada pencarian kebenaran. Tanpa membabi buta menghakimi yang berbeda dengannya. Ada tiga resep Sokrates untuk memfilter hoaks, gosip atau narasi viral. Ada 3 pertanyaan yang ia ajukan pada pembawa berita atau kabar. Satu, apakah Anda yakin benar dengan cerita yang hendak kamu ceritakan? Kedua, apakah yang akan kamu ceritakan hal-hal yang baik/bagus? Ketiga, apakah ada manfaatnya atau gunanya bagiku?
Kebenaran seperti cahaya, sumber cahayanya satu, tetapi tingkatan cahayanya berbeda (jamak). Seberapa dekat kita pada sumber cahaya maka level kebenaran kita makin terang dan jelas tanpa harus merendahkan mereka yang masih dalam kekurangan cahaya (kegelapan). Kata guruku, kegelapan itu identik dengan kebodohan. Maka bergeraklah dari kegelapan menuju cahaya, mulailah dari pesan pamungkas pertama, Membacalah! Membaca dengan indera, analisis dengan berpikir, teguhkan keyakinan dengan hati.
Wassalam. Wallahu a’lam Bisshawab.
Tulisan ini juga dimuat di KALALITERASI
