Education for freedom 1

Read, Write, and Do Something

Education for freedom 2

Read, Write, and Do Something

Education for freedom 3

Read, Write, and Do Something

Education for freedom 4

Read, Write, and Do Something.

Education for freedom 5

Read, Write, and Do Something

19/10/2020

Anarkis bukan Marxist, apalagi Narsistik

Anarkis bukan Marxist, apalagi Narsistik
Syamsu Alam *)

Polemik (R)UU Omnibus Law (OL) masih berlanjut. Sejak pertama kali draf RUU ini beredar di publik. Setelah disahkan oleh DPR, serntak terjadi aksi penolakan di jagad maya sampai di aras nyata. Dampaknya dari ibu kota sampai di lorong-lorong kota terasa dampak penolakannya, macet total.


UU tersebut seperti hantu di masa pandemi. Di awal pandemi nyaris tak terdengar, setelah sebelumnya ramai penolakan dan kajian di forum-forum universitas, LSM, pengusaha, membahas RUU tersebut. UU ini terkesan membuat banyak ‘pakar’ terjebak dalam ketidakjelasan jumlah halaman draf RUU yang viral dan menggiring kita semua pada ‘viral kedunguan’ jumlah halaman dan jenis kertas yang digunakan. Sungguh perdebatan publik yang menguras emosi dan kuota jauh dari substansi. Sebuah drama RUU yang menjengkelkan.
 
Sebagaimana lazimnya, setiap ada aksi massa. Penggunaan kosakata yang serampangan menghiasi media sosial dan media cetak. Brutalisme di jalan raya adalah pemicu lahirnya istilah ‘Anarkis sama dengan Marxist Komunis’. 

Kebrutalan berbahasa yang seenaknya menghakimi suatu tindakan adalah bukti betapa lemahnya tradisi literasi kita. Anarkiskah, Marxiskah, atau jangan-jangan hanya Narsis yang menyebabkan kebrutalan di medan juang dan dimedan pikiran kita semua?

Anatema Marxisme

“Libertarianism is hot,” pernah menjadi headline di  Washington Post pada 2013.” Para Libertarian mengekpresikan tindakannya melalui berbagai cara. Menjual buku-buku bertajuk jalan menuju perbudakan. Mereka juga melawan pembayaran pajak, utang, dan sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap hanya menguntungkan "Kroni Kapitalisme".
Sebuah kroni yang memanfaatkan kekuasaan untuk profit.

Libertarianisme adalah filsafat kebebasan. filsafat yang diinpirasi oleh pemikian kebebasan, harga diri, dan hak individu. Mereka mendorong toleransi beragama, melawan negara yang berkuasa absolut, anti perang, anti imperialisme, dan melawan sosialisme nagara dan komunisme. 

Meskipun Libertarian sedikit berbeda dengan Liberalisme, keduanya sama-sama menjadikan kebebasan sebagai fondasi politiknya. 

Istilah Liberalisme, freedom, libertarianisme. Di Indonesia kerap diterjemahkan sebagai Kebebasan atau kemerdekaan. Meskipun tidak mudah mendefinisikan kebebasan. Bahkan tidak ada definisi yang final dan menyeluruh tentang Kebebasan, dan mungkin tidak akan pernah ada.

John Locke menyerukan hak-hak individu yang mendahului negara, Hume mendasarkan pemikiran politiknya pada asumsi bahwa kebebasan dan keadilan muncul hanya dengan kemajuan budaya yang mendapatkan dinamismenya dari perjuangan individu untuk meraih keuntungan. 

Pada tingkat yang lebih ekstrem oleh Ludwig Mises, yang hanya mengakui individu dan kemampuannya untuk melakukan aktivitas ekonomi. F. Hayek, sendiri menganggap bahwa sebuah kebijakan [yang mendukung] kebebasan bagi individu merupakan satu-satunya kebijakan yang benar-benar progresif. Semuanya sepakat bahwa individu adalah inti utama setiap aktivitas. Dan tegaknya kapitalisme murni (seminimal mungkin peran negara) adalah cita-cita teragung mereka.

Tokoh-tokoh di atas mewakili sayap kanan Libertarianisme. Pada sayap lain Anarkisme adalah teori politik yang bertujuan menciptakan anarki,” ketiadaan tuan, tanpa raja yang berkuasa.” (P.J Proudhon) dengan kata lain, anarkisme adalah teori politik yang bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang di dalamnya individu bebas berkumpul bersama secara sederajat, sembari melawan semua bentuk kontrol hierarkis (baik konrol oleh negara maupun kapitalis).

Kebebasan dapat diterjemahkan sebagai sesuatu yang positif atau pun negatif.  Bebas dari tirani, dari ketakutan, bebas dari kelaparan adalah ekspresi kebebasan negatif. Sedangkan bebas berpikir, bebas berbicara, bebas berkarya adalah ekspresi positif. Kebebasan bukanlah kesebabolehan. Kebebasan ‘aku dibatasi oleh kebebasan ‘aku yang lain’.  Pada tema pokok kebebasan inilah Anarkisme berhadapan dengan Marxisme.

Marxisme dan Narsisme 

Negara adalah suatu kejahatan yang diperlukan, kekuasaannya tidak boleh dilipatgandakan melebihi apa yang diperlukan. (Karl Popper)

Liberalisme bukanlah sebuah doktrin final atau sebuah dogma yang selesai. Sebaliknya, ia adalah penerapan ajaran-ajaran sains pada kehidupan sosial manusia. Postulat libertarianisme bertumpu pada fondasi otonomi diri dan emansipatif. Sedangkan postulat Marxisme, yakni masalah eksploitasi kelas pekerja dalam kapitalisme. Dan sudah pasti menjadikan negara sebagai kekuatan untuk melestarikan ide-ide politik seorang marxis.

Dalam memandang Anarkisme dan marxisme saya tidak akan terburu-buru menyimpulkan seperti Martin Suryajaya yang mengatakan "Singkatnya, libertarianisme adalah filsafat kelas kapitalis, sementara Marxisme adalah filsafat kelas pekerja" (Martin). Lebiha Jauh ia mengatakan bahwa Marxisme tidak berkerabat dengan libertarianisme, bahkan kebenaran yang satu mengimplikasikan kekeliruan yang lain.

Sederhananya, Anarkis dan Marxis seperti Tom and Jerry. Bahkan pada titik tertenu keduanya seperti minyak dan air. Lalu, atas dasar apa orang membuat himbauan Anarkis adalah Marxis, sudah tentu atas dasar lemahnya literatur, dan keterjebakan pada Narsis. Bisa karena lembaganya ingin dikenal publik sebagaimana sebagian orator ‘pejuang rakyat’ yang kadang hanya berjumlah belasan orang ditemani oleh truk terpampang di tengah jalan. Apa nian yang diperlukan, pertams sudah tentu protes, kedua bisa saja Narsis.

Narsisisme merupakan perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Istilah ini pertamakali digunakan oleh Freud, diambil dari nama tokoh mitos Yunani, Narcissus, yang dikutuk untuk mencintai pantulan dirinya sendiri di kolam.

Menurut W.K. Campbell, narsisis punya kecenderungan untuk berperilaku egois, dan bisa muncul dalam berbagai cara. Dalam kasus yang ekstrem, narsisisme bisa masuk dalam kategori gangguan jiwa.

Sejauh yang saya ketahui, tidak banyak tokoh anarkis yang ingin populer di lini masa, bahkan tanpa massa pun mereka tetap berkarya sebagai ekspresi kebebasan, berbeda dengan pengikut Marxisme yang tumpuan gerakannya adalah gerakan massa, sudah tentu membutuhkan kesadaran massa yang akan menopangnya. Semoga saja si Tom dan Jerry tidak akut Narsistik.


*) Ketua Masika ICMI Makassar/ Dosen FE UNM

Dimuat di Harian Tribun Timur, Senin 19 Oktober 2020

10/10/2020

MELAWAN KORUPSI KEBIJAKAN

Syamsu Alam*)
Sekadar mengingatkan saja.  Korupsi kebijakan lebh berbahaya dari korupsi uang. Kita kadang lupa pada sesuatu yang pernah kita lalui. Atau bisa juga pura-pura lupa. Caleg, Capres dan Calon Kepala Daerah yang membeli kita dengan sangat murah
Sejak politik sudah jadi komoditas. Sejumlah bisnis yang berkaitan dengannya tumbuh subur. Dari bisnis makeover foto caleg, sampai transaksi pencitraan oleh lembaga survei.

Bukan rahasia lagi. Bagaimana lembaga survei atau tim sukses menawarkan berbagai layanan jasa untuk memenangkan kliennya. Ini bisnis bro. Ini mekanisme pasar. 

Sudah jamak dalam pikiran kita bahwa 1 produk (kepala anggota DPRD) bisa dihargai 3-5 Miliar bahkan lebih tergantung supply-demand,  jika ada yang ingin membelinya atau ditukarkan dengan tiket untuk kontestasi di Pilkada.

Kata MAHAR begitu mulia disematkan pada transaksi demikian. Transaksi yang memicu jamaknya praktik kotor para petinggi partai. Jadi sudahilah para pengamat menggunakan kata tersebut.  Jika ditelusuri aliran dana hasil jual-beli 1 kepala (kursi) anggota dewan dapat dilavk distribusinya pada petinggi partai di pusat dan daerah. 

Praktik dagang dalam politik sekali lagi sudah jamak diketahui publik. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Pada setiap pemilihan kejadiannya berulang lagi. 1 suara 20rb, 50rb, ratusan ribu sampai jutaan. Di TPS pemilihan ulang bisa sampi 3-5 jutaan per suara. 

Hasil riset Muhtadi sudah mengungkap dengan gamblang besaran suara per kepala. 

Karena para anggota dewan (Kab/Kota, Provinsi sampai Pusat) bisa dikatakan berperilaku sama, sama-sama membeli suara, maka menjadi wajar kalau mereka berbuat semaunya. Mereka sudah membeli para pemilih. Maaf barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. 

Hasilnya, mereka akan menjadikan kebijakan sebagai senjata untuk meraup laba yang lebih besar dari modal yang mereka keluarkan. Ataukah menjual kebijakan (regulasi) sekali lagi untuk meraup profit. 

Lalu apa yang bisa kita lakukan setelah sekian banyak kebijakan ketahuan hanya untuk mengokohkan pilar-pilar bisnis mereka? Apakah dengan begitu lalu kita membenci para pebisnis? Membenci pemodal? Merusak fasilitas umum, yang bisa jadi lahan pengadaan korupsi baru. 

Sependek pengetahuan saya tujuan bisnis itu mulia. Menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  Kapan menjadi tidak baik? Jawabannya bisa beragam. Tapi semua bisa menjadi buruk karena keserakahan. Monopoli adalah ptaktik jahat dalam bisnis bahkan dalam Islam adalah haram, apalagi kalau niatnya untuk menciptakan ketergantungan dan kontrol penuh kebutuhan masyarakat.

Itulah mengapa di negara tertentu sangat peduli pada praktik MONOPOLI. Di AS misalnya setiap pengusaha hanya bisa memiliki usaha maksimal 3 (mohon dikoreksi kalau saya salah 'ingat') di Indonesia tanpa batas. Di Iran lebih tegas lagi, memberikan hukuman mati pada penjahat ekonomi (kasus hukuman mati pada penimbun emas), dan berbagai praktik tegas. China sangat tegas dan keras pada koruptor. Sayangnya kita hanya suka pinjam pada China tetapi tidak meminjam ketegasannya pada para perusak kedaulatan ekonomi.