Education for freedom 1

Read, Write, and Do Something

Education for freedom 2

Read, Write, and Do Something

Education for freedom 3

Read, Write, and Do Something

Education for freedom 4

Read, Write, and Do Something.

Education for freedom 5

Read, Write, and Do Something

28/02/12

GIZI GENERASI TELEVISI

SAYA terenyak ketika sopir taksi yang saya tumpangi mengeluh. Uang dua puluh ribu rupiah yang dibawanya pulang habis dalam sehari untuk jajanan kedua anaknya yang masih di bangku SD. Lebih mencengangkan lagi ketika ia menyebutkan berbagai merek jenis makanan kemasan yang menjadi favorit anak-anak itu. Mereka sudah tidak pernah mau menyentuh sayur kecuali dipaksa dan diancam.

Aneka rasa makanan dalam aneka kemasan menawan merambah warung-warung kecil.
Paha ayam dan irisan sayur hijau-cukup berupa gambar pada bungkusnya-serta pernyataan “diperkaya oleh mineral dan zat gizi” ampuh mendongkrak nilaijual. Padahal, kompleksitas kebutuhan gizi manusia jelas melampaui angka yang tertera. Pernah, seorang artis cilik dalam iklan televisi menepis buah jeruk asli demi dagangan terbarunya: serbuk minuman artifisial beraroma jeruk.
Masalah busung lapar pertama-tama adalah masalah ketidakadilan ekonomi. Situasi ini diperparah dengan terpesonanya pemerintah oleh investasi pelbagai produk industri pangan. Bukan hanya abai terhadap tanggung jawabnya menyediakan pangan bersubsidi bagi kaum miskin dan memberikan pendidikan pangan yang adil serta mendasar (baca: bebas kepentingan investasi produk industri pangan), pemerintah juga tidak lagi mencermati hasil- hasil penelitian tentang korelasi produk teknologi pangan dan dampaknya di kemudian hari.

Kenyang semu

Saat ini pemenuhan kebutuhan gizi manusia sehat bersumber dari alam tergilas keberingasan investasi industri pangan. Pasar banjir oleh refined foods dengan segala risikonya, termasuk meningkatkan penyakit kardiovaskuler, menekan daya kekebalan tubuh, mencetuskan reaksi peradangan tersembunyi dan rasa sakit kronis. Sudah bertahun-tahun Barry Sears- pakar biokimia dan nutrisi-menjadi musuh bebuyutan industri pangan Amerika Serikat karena pemaparannya.
Dengan minimnya pengetahuan tentang makanan sehat, bagaimana masyarakat dapat membuat pilihan bijak? Terpesona akan tayangan iklan makanan, bangsa yang kini lebih mahir menonton televisi ketimbang membaca menjadi ladang subur bagi tumbuhnya “makanan dagang”. Seorang ibu akan merasa lebih berdosa bila tak mampu membeli susu dan biskuit anjuran iklan ketimbang memberi dua potong tempe dan sepiring sayur bayam yang bisa dikonsumsi tiga kali sehari. Pernah seorang ibu miskin bersikukuh memberikan susu kaleng kepada anak balitanya. Jadilah satu sendok teh bubuk susu terlarut dalam dua ratus cc botol bayi!

Tidak ada kebijakan dan intervensi pemerintah saat ini yang sanggup membendung komersialisasi pangan menyesatkan, bahkan pantas dituding sebagai salah satu penyebab malnutrisi. Minimnya informasi mengenai sumber pangan sehat yang terjangkau semua lapisan jelas mencerminkan kekalahan food for health dalam perang melawan food for commerce yang tengah mengambil korban rakyat jelata.
Malnutrisi tidak lagi melanda mereka yang sungguh-sungguh miskin, tetapi juga yang miskin pengetahuan kesehatan sebenarnya, yang sirna oleh simulacra kecanggihan sains. Kita sibuk mencari virus baru atau mutasinya sebagai penyebab penyakit yang tiba-tiba mencuat menjadi perhatian massa. Mengapa tidak mencermati pertanyaan ini: Bagaimana daya tahan tubuh manusia diserang?
Bukan suatu kebetulan bahwa dalam rentetan penyakit virus-sebutlah SARS, flu burung, demam berdarah dengue, polio- ujungnya mendapat gong besar: busung lapar. Daya tahan kekebalan tubuh menderita secara kronis hingga anjlok ke titik paling rendah-dan saat itu serangan penyakit mendera.

Sirnanya keprofesian

Kita berada di puncak kejenuhan antara keserakahan dalam bentuk komersialisasi dan tuntutan alam yang senantiasa menghendaki kesetimbangan serta harmoni. Simulacra menggiurkan tengah “mengenyangkan” perut bangsa ini, dari lapisan massa yang “kurang berpendidikan” hingga mereka yang berprofesi pemberi
jasa pelayanan masyarakat. Berbagai masalah kesehatan tidak lagi ditangani melalui cara berpikir rasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemenuhan prosedur menjadi jauh lebih utama.
Padahal, begitu banyak prosedur masih bertabrakan dengan berbagai kepentingan. Wajar jika seorang ibu perlu membawa pulang bayinya yang busung lapar dari rumah sakit hingga mati di rumah karena biaya rumah sakit sudah tak tertanggungkan. Rumah sakit dalam hal ini selalu tampak “benar”. Mereka punya surat sakti: tanda tangan pasien menolak rawat atau “pulang paksa”. Apa pun alasannya. Sistem pelayanan kesehatan dan pemerintah pun terbebas dari tanggung jawab moral.Kepentingan komersial meluluhlantakkan aspek moral dan pelayanan yang bersifat lege artis (sesuai dengan keprofesian). Privatisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah fenomena terpentalnya pemerintah sebagai penyelenggara public service dalam kinerja infrastruktur, untuk lalu terperangkap dalam laissez faire.
Horornya: privatisasi dianggap dengan sendirinya “meningkatkan kualitas”.
Caranya, biarkan rumah sakit saling bersaing termasuk menjejalinya dengan alat kesehatan berteknologi canggih yang mengakibatkan biaya pelayanan melonjak.

Kemana akan pergi si miskin busung lapar?
Samsi Jacobalis, mantan Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, pernah mengatakan, sains makin didominasi teknologi, sedangkan teknologi makin didominasi motivasi mencari laba. Artinya, sains dan teknologi cenderung menjadi alat kekuasaan bisnis global. Adakalanya teknologi canggih digunakan bukan atas indikasi medik yang mutlak, melainkan demi pengembalian modal investasi alias kredit bank yang dpergunakan membeli alat itu.
Dalam “RS Indonesia Tak Siap Bersaing” (Kompas, 22/12/2004) tersingkap lebar testimoni memalukan. Nyawa manusia dipertaruhkan demi kepentingan-kepentingan yang sulit diterangkan.

Kriminalitas komersialisasi

Menangani busung lapar secara terpadu adalah satu hal. Tetapi tanpa keseriusan pendidikan yang adil tentang pangan sehat plus murah, terutama tanpa ketegasan pemerintah menangani komersialisasi pangan, ancaman malnutrisi tidak berhenti. Pemberdayaan masyarakat agar mampu menentukan dengan bijak kelangsungan hidupnya adalah kewajiban pemerintah yang tak bisa dielakkan. Bukan hanya menggratiskan biaya perawatan. Jika sehat, masyarakat tidak perlu rumah sakit.
Tentu saja ini mengandaikan media bersedia mendidik ulang selera pasar dan gaya hidup. Sumber protein bayi yang terbaik bukan biskuit dengan kemasan bergambar bayi montok kebule-bulean. Makanan instan yang didistribusikan saat bencana alam bukan dewa penolong modern ketimbang dapur umum zaman lauk tempe dan sayur asem. Bangsa ini memang sedang diracuni komersialisasi teknologi pangan.

GIZI GENERASI TELEVISI ditulis Tan Shot Yen Seorang Dokter, Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta

17/02/12

Rooting Gingerbread dengan Mudah


  1. Download terlebih dahulu filenya disini.
  1. Kemudian setelah anda download, simpan file download ke SD CARD sebaiknya disimpan diluar folder agar mudah ditemukan.
  2. Matikan handphone Android anda.
  3. Kemudian masuk ke recovery dengan cara tekan tombol Home dan Power secara bersamaan.
  4. Setelah itu, pilih opsion apply from SD card. Untuk memindahkan cursor gunakan tombol volume up/ down.
  5. Kemudian pilih file yang sudah dimasukkan ke sd card tadi.
  6. Reboot, selesai.

Illiteracy doesn't mean can't read sms


Hi, friends

I hope you enjoy today ! I need a bityour time for read my short note :)
In this letter, I want to shared myanxious to all of you.
as so far we know, world in your, it islike a small village, where everyone very easy to communicate withother, Especially foreigner, in your real life or virtual life[social network], some of best book in english text. We saw cocoafarmers in several county [regency] in Sulawesi using english intheir communication. To promote their product to buyer from Malaysiaand Singapore.

In 2000 Dimitry Mahayana [lecture ITB]said that human called illiteracy if they don't understanding how touse computer and can'tcommunication in english. Thismy anxious no longer I have said in some meeting in front of studentuniversity, chating in the coffe house and everywhere.

Illiteracydoesn't mean you can't read newspaper, you can't read sms on yourphone, on your wall facebook, twitter, email, etc. We wouldn't see theworld clearly. If we had nothing soft skill. It will get if we knowlanguage as a tool to communicate with other. Because,we realisedthat anyone can't live alone.
So,let learn try together to improve our skill language that is machinelanguage and global languange. But how ?.

And, you can makea short opinion about “ how often computer skill and language skillfor our life” ?.
Andwhat do we do if we have no skill at all ?

Ifyou have a chance, pleasereply to : alamyin@gmail.com

Regard,
Alamyin

16/02/12

PEMILUKADA DAN UNDERGROUND ECONOMY


Pemilukada: Nikmat atau Bencana !.Disebutkan bahwa Pilkada merupakan pemberian Allah yang masuk kategori nikmat karena memilih gubernur secara langsung merupakan keinginan masyarakat. Menentukan dan memilih gubernur secara langsung adalah hal yang diidam-idamkan oleh masyarakat dalam suatu Negara. Tulisan yang menarik yang disertai dengan beragam nasehat. (opini.fajar.co.id)
Selain sebagai “nikmat” Pemilukada juga berpotensi jadi bencana, jika Pemilukada salah urus dan salah pilih. Untuk kedua kalinya warga di Sulawesi Selatan akan memiih Gubernur secara langsung. Pemilukada sebagai sarana untuk menyalurkan hak pilih, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan demokrasi lokal.
Dikatakan berpotensi jadi bencana karena selain sebagai “pesta demokrasi” tersimpan bahaya yang tak terlihat, yang akan mengatur jalannya pemerintahan pasca pemilihan. Bahaya tersebut dikenal dengan “Pemerintahan Bayangan” dan “Underground Economy”. Dimana, Pemilukada hanya sekedar alat legitimasi kekuasaan para elit.
Schulte Nordholt (2003) salah satu pengamat yang memaparkan secara eksplisit tentang shadow state (Negara bayangan) yang kemungkinan tumbuh dan berkembang seiring dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini bisa terjadi karena adanya penyalahgunaan fungsi institusi pemerintahan formal.
Pada awal tahun 90-an Sritua Arief telah mewacanakan Black Economy di Indonesia. Black economy adalah bagian dari ekonomi bawah tanah (underground economy) yang mengandung kegiatan-kegiatan ekonomi informal. Namun secara sederhana Underground economy dapat diartikan sebagai bukan sekedar aktifitas ekonomi legal yang tidak tercatat dalam PDB (Produk Domestik Bruto) tetapi segala pendapatan yang tidak tercatat yang berasal dari produksi barang dan jasa.
William Reno memberikan pandangan atas modus praktik underground economy yaitu, para penyelenggara Negara mengundang para investor (nasional dan asing) untuk bergabung dalam jaringan “Negara bayangan” sebagai media melakukan deal yang mereka bangun, dan sebagai imbalannya para pengusaha tersebut diberi perlindungan dengan menggunakan otoritas formal yang dimiliki oleh para pejabat.
Dari sini dapat terlihat bahwa antara penguasa dan pengusaha telah melakukan transaksi ekonomi dan politik secara diam-diam dan tanpa harus melalui institusi formal. Apalagi dengan Otonomi Daerah pemerintah daerah mempunyai keleluasaan untuk mengundang investor agar dapat berinvestasi.
Sedikit Berbeda dengan Reno, Barbara Harris White lebih senang menggunakan istilah Informal economy. Menurutnya, setidaknya ada dua hal yang melekat pada istilah informal economy, Pertama, kegiatan usaha perorangan atau kelompok yang tidak didaftarkan pada pemerintah, sehingga tidak dikenakan pajak, contohnya PKL (pedagang kaki lima lapakan), petani, usaha lain yang umumnya aktifitas ekonomi dalam skala kecil yang tidak dilaporkan. Kedua, berkaitan dengan perilaku dari institusi formal baik publik maupun swasta untuk menghindari jangkauan regulasi. Bentuk dari kegiatan yang kedua ini, antara lain; kelonggaran pajak, korupsi, penyalahgunaan kebijakan publik, kolusi, hingga pemaksaan swastanisasi asset Negara/Daerah.
Kurang matangnya praktik demokrasi (demokrasi substansial) baik ditingkatan elit pemerintahan maupun ditataran warga akan memicu terjadinya bias demokrasi, dalam artian demokarsi bukan sebenar-benarnya pilihan, tapi lebih disebabkan oleh adanya dorongan prosedural untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Misalnya dikalangan warga yang tingkat kesadaran politiknya kurang memadai ditambah dengan kefakiran ekonomi, tentu warga yang demikian cenderung memilih calon yang bisa memenuhi kebutuhan sesaatnya, seperti sembako atau uang.
Keadaaan warga yang dominan seperti di atas, akan sangat mungkin dimanfaatkan oleh elit masyarakat untuk melakukan persekongkolan dengan calon pemimpin daerah, entah dengan melakukan “deal” yang akan dipenuhi setelah menjabat sebagai pejabat pemerintahan formal atau bentuk lainnya.
Dengan asumsi bahwa pada saat ini kita masih dalam tahap transisi demokrasi. menuju terwujudnya pemerintahan yang demokratis akan mencapai kebenarannya jika berangkat dari asumsi bahwa tujuan ideal dari pemilihan secara langsung antara lain, untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif, hanya akan mendekati kenyataan ketika diasumsikan bahwa perilaku demokrasi telah eksis baik pada tataran elit penyelenggara pemerintahan, maupun dikalangan masyarakat. Dengan demikian maka masyarakat akan mengambil keputusan atas pilihan tersebut berdasarkan “rasionalitas politik”.
Diantara karakteristik dasar dari transisi demokrasi adalah relatif masih minimnya perilaku demokratis baik ditataran elit penguasa maupun elit masyarakat. Dengan demikian maka sulit dihindari tidak akan terjadi bias demokrasi dalam Pemilukada, bahkan sangat mungkin akan lebih banyak diwarnai “persekongkolan-persekongkolan” bisnis dan deal politik antar elit. Dinamika bisnis dan deal politik yang terjadi sebelum dan proses Pemilukada, tentunya berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca Pemilukada. Disinilah akan muncul bahaya akibat adanya “transaksi yang tak tampak” yaitu tumbuh dan berkembanganya praktik underground economy dalam pemerintahan formal.
Praktik pemerintahan bayangan dan underground economy juga paling mungkin terjadi antara investor dengan penguasa. Dimana, dalam Underground Economy, menyebabkan pemerintahan bayangan hadir, tumbuh, dan berkembang sebagai akibat dari terjadinya disfungsi dari institusi formal (negara/daerah). Keadaan akan lebih buruk jika disertai kesulitan ekonomi yang parah dialami oleh dominan warga di daerah ini. Akumulasi keuntungan ekonomi dan politik jangka pendek diluar bingkai aturan formal, merupakan tujuan utama dari “transaksi yang tak tampak” melalui underground economy. Pada konteks inilah masing-masing pihak akan memaksimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, untuk ditawarkan dalam transaksi bawah tanah. Nordholt, menunjukkan bahwa, para pelaku yang terlibat dalam “transaksi yang tak tampak” ini adalah para penyelenggara negara, daerah dan aktor-aktor dalam masyarakat misalnya, para pengusaha, politisi parpol dan bahkan preman hingga kelompok kriminal (mafia).
Modus operasinya cukup beragam. Diantaranya, menurut Barbara Harris adalah ; manipulasi kebijakan publik untuk kepentingan pengusaha, transaksi “bawah tanah” antara penguasa dan pengusaha dalam tender proyek-proyek pemerintah. Dari sisi pengusaha, praktik Underground economy ini dapat ditafsirkan sebagai bagian dari kompensasi atas perannya sebagai donator bagi pejabat pemerintah dalam mendapatkan kursi kekuasaan. Sementara dari sisi pejabat pemerintah, praktik Underground economy tersebut berfungsi ganda, yaitu merupakan bagian dari bentuk “balas budi” sekaligus merupakan arena untuk mendapatkan keuntungan ekonomi jangka pendek.
Penyebab utama terjadinya hal ini antara lain, karena para elit penyelenggara pemerintahan formal mengalami ketakberdayaan dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik dominan yang berada di luar struktur pemerintahan Sedangkan dari dalam diri para konstentan, ada hasrat yang besar menduduki kursi kekuasaan. Konsekuensi logis dari kondisi seperti ini, adalah penyelenggaraan pemerintahan akan lebih banyak dikendalikan oleh otoritas informal di luar struktur pemerintahan, daripada otoritas formal di dalam struktur itu sendiri.
Jika demikian adanya, maka berkah dan kenikmatan Pemilukada hanya akan menjadi nikmat bagi sedikit orang, dan bencana bagi yang lainnya.