Education for freedom 1

Read, Write, and Do Something

Education for freedom 2

Read, Write, and Do Something

Education for freedom 3

Read, Write, and Do Something

Education for freedom 4

Read, Write, and Do Something.

Education for freedom 5

Read, Write, and Do Something

Showing posts with label ekonomi. Show all posts
Showing posts with label ekonomi. Show all posts

24/06/2020

Mengapa Open Source dan Open Society Penting?


Open Source kerap dituduh sebagai gerakan neo komunisme. Open Society dipromosikan oleh para kapitalis. Benarkah Gerakan Open Source adalah komunisme baru? Atau ia justru menjadi media menuju terwujudnya tatanan Open Society.


Meskipun George Soros mendirikan Open Society Foundations (OSF), sebelumnya disebut Open Society Institute, adalah jaringan hibah internasional yang didirikan oleh tokoh bisnis George Soros. Open Society Foundations merupakan bagian dari jaringan Soros Foundation dan membantu kelompok masyarakat sipil di seluruh dunia secara finansial. Yayasan ini aktif di bidang kehakiman, pendidikan, kesehatan publik, dan media independen. OSF didirikan oleh Soros untuk mebendung pengaruh ide-ide Komunisme. 

Tulisan sederhana ini merujuk pada Open Society yang dipromosikan oleh pendukung liberal, penyokong kapitalisme yang mengidealisasi lahirnya sebuah Open Society. Bukan yayasan Open Society sebagai nama  justru berpotensi menjadi institusi pengatur. Seperti bikinan Soros.

Potensi Sama, Nasib Berbeda

Kemajuan atau keterbelakangan indibidu atau masyarakat berkorelasi kuat dengan keterbukaan. Keterbukaan akses pengetahuan, dan keterbukaan mengakses dan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh diri dan organisasi. Kapabilitas kita sangat ditentukan oleh dua hal ini: akses dan aset.

Kemampuan menemukenali kedua hal di atas dapat menuntun pada kesuksesan di bidang apa pun. Sayangnya, keduanya kerap kali diselimuti oleh kabut hitam. Apa detail akses? Apa detail aset? Ini ceritanya panjang. Bisa dibaca pada gagasan-gagasan Amartya Sen. Salah satu yang menarik adalah 'Development as Freedom'. Baginya pembangunan sejatinya dirayakan dengan bahagia, bukan malah sebaliknya sebagaimana yang sering kita saksikan.

Amartya awalnya adalah seorang ekonom, namun dalam pencariannya terus menerus ia sampai pada titik menjadi sosok filosof. Pandangannya yang liberal namun terikat pada nilai-nilai kemanusiaan. 

Beliau juga yang pernah mengkritik dengan keras di World Social Forum (WSF). Sebuah forum yang didirikan untuk menandingi World Economic Forum (WEF). Beliau pernah mengatakan di WSF yang dihelat di India, kurang lebih mengatakan, kenapa kita senang berhadap-hadapan dengan slogan-slogan. WEF vs WSF, mengapa kita tidak meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, lalu masuk ke institusi-institusi ekokomi global (misal World Bank) lalu bersaing dengan ide-ide brilian disana. Bukan hanya berteriak-teriak dengan slogan-slogan heroik nan revolusioner namun jauh dari aksi langsung yang dapat memengaruhi kebijakan global. 

Tentu ungkapan Sen tidak persis dikatakan demikian. Tetapi spiritnya, bagaimana agar para pengkrtitik bisa terlibat langsung dalam apa yang dikritik. Senantiasa meningkatkan kapabilitas, bukan sekadar slogan. Karena kerap kelemahan tersembunyi dibalik slogan-slogan heroik. Sebagaimana setan anggaran sering bahkan pada umumnya bersembunyi dibalik detail angka-angka.

Pentingnya OPEN SOCIETY

Masyarakat terbuka adalah masyarakat modern, liberal dan demokratis. Masyarakat ini menitik beratkan pada konsep persaingan, kebebasan dan kesadaran individu sebagai pondasinya. 

Kesadaran individu banyak kita temui pada frase-frase klasik hingga modern. 

Ungkapan Sokrates "Gnothi Seauton kai meden agan", artinya "kenalilah dirimu sendiri, dan jangan berlebihan". Tulisan yang terdapat pada Kuil orakel terkenal di Delphi Dewa Apollo dalam tradisi Yunani Kuno. 

Kebelakang Sabda Nabi Muhammad Saw, Man ‘Arafa Nafsahu, Faqad Arafa Rabbahu. “Siapa yang mengenal dirinya, akan mengenal Rabb-nya”.

Dua ungkapan manusia agung di atas menekankan pentingnya pengenalan pada diri, kesadaran diri. Jadi jika ada yang mengatakan Kesadaran individu adalah doktrin Kapitalisme, adalah kesesatan yang nyata. 😁 Jauh sebelum Adam Smith memprotes model ekonomi yang dikontrol dan dikuasai oleh para kongsi dagang dan kerajaan di era Merkantilis. 

Sokrates bahkan memberikan 'rambu' kenalilah dirimu, dan jangan berlebihan. Sejalan dengan ungkapan para liberalis seperti Von Mises. Bahwa kebebasan individu justru dibatasi oleh kebebasan individu yang lain. Kita bebas merokok, tapi pada saat yang sama kita bertanggungjawab menjaga kebebasan orang lain menikmati udara segar tanpa asap rokok kita. Kecuali jika ada konsensus diantara yang merokok dan tidak merokok.

Bahkan Sabda Nabi Muhamamd Saw di atas menggaransi, siapa yang mengenal dirinya, pasti mengenal Tuhannya. 

Tuhan mahabaik tentu menginginkan realitas yang baik. Jadi kalau realitas yang kita hadapi tidak baik, mungkin kita belum mengenalNYA. Tidak mengenalNYA, Boleh jadi, kita tidak mengenali diri kita sendiri.

Anda bebas menyanyikan lagu dangdut koplo, musik rock, asalkan suaranya tidak mengganggu tetangga yang sedang sakit gigi. Jika kesadaran individu yang demikian terinternalisasi dengan baik, saya yakin tidak akan ada penyerobotan jalan di jalan raya. Kita tidak akan menemukan para Bikers dengan sepeda mahal mengambil lebih dari separuh jalan raya. Yang jika hal tersebut membudaya maka cita ideal Open Society bisa terwujud.

Open Society, adalah masyarakat terbuka yang jujur, dan transparan. Jika semua individu bisa mengatakan kepentingannya dengan jujur, maka kehadiran pemerintah hanya menjadi mediator agar  siklus hidup yang transparan tetap lestari. 

Bahkan pada titik radikal, Kapitalis bisa berdamai dengan pemerintah dengan dua syarat. Satu, pemerintah yang dapat dipercaya. Kedua, pemerintah mengeksplore pelaku-pelaku ekonomi yang melakulan tindakan fraud (kebohongan, kecurangan, pengrusakan). Sebagaimana para aktivis Open Source yang senantiasa mempublish bug (kelemahan) dari program open source yang dibuatnya.

Saya yakin dan percaya kedua syarat di atas adalah juga diharapkan oleh setiap individu yang menginginkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas.

Adapun ciri utama masyarakat terbuka adalah mengedepankan informasi yang bisa diakses dimana saja bahkan dipolosok negeri ini sehingga terbentuk kesadaran akan adanya perbedaan dan pendangan yang sifatnya global. 

Aksesibilitas adalah satu kunci dan pengenalan dan pemanfaatan aset (sumber daya) diri dapat menggerus ptaktik feodalisme dan ketergantungan hang tinggi pada penguasa. Kita punya sumber daya pikiran untuk berpikir, ada sumber daya halaman yang bisa ditanami bibit sayur, kita memiliki aset keluarga dan teman yang bisa diajak bekerja bersama. Ingat bekerja bersama. Bukan menjadi mandor a la feodal.

https://www.alamyin.com/2020/06/era-digital-mindset-feodal.html?m=1

Open Society merujuk pada kebebasan mengakses hal-hal yang semestinya diketahui publik. Open Society adalah Mindset sekaligus tindakan. 



Open Society menyerupai Open Source. Dimana para programmer Developer dapat mengakses source code untuk membangun program atau aplikasi yang lebih baik. Open Source, kita sama-sama tahu adalah teknologi yang menyebabkan Nokia tumbang di pasar handphone (gadget), atau BB yang dikudeta oleh WA,  Karena mempertahankan rezim Close Source

Nah, apakah pemerintah tidak belajar dari itu semua yang jatuh karena tidak adaptaif dengan "Open Source". Yang masih kerap menyembunyikan praktik korup dibalik detail angka-angka akuntansi. Teknologi memungkinkan masyarakat makin transparan, tetapi sayangnya masih ada setan yang masih tetap menghalanginya. Korban lagi setan. 😁.

Makassar, 24 Juni 2020
Alam Yin

Esai ini ditulis dan disarikan dari pengalaman berinteraksi dengan pengelolah keuangan gakde-gakde atau kios-kios tetangga.

31/05/2020

Perdagangan Bebas yang "Genuine"

Perdagangan Bebas yang "Genuine"
Syamsu Alam *)

Iran dan Venezuela kembali menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang merdeka. Kedua negara tersebut kembali mengingatkan kita pada sosok Noam Chomsky yang menggambarkan dunia secara menohok dalam Pirates and Emperor's: International Terrorism in the Real World (1986). Siapa sebenarnya bajak laut? Siapa yang mengancam kebebasan?

World Index Economic Freedom 2020 merilis ranking Iran dan Venezuela pada klaster merah (Opressed) dengan poin masing-masing Iran di posisi 164 dan venezuela 179 kedua terbawah, sebelum Korea Utara. Tapi tindakan kedua negera tersebut akhir-akhir ini justru memberikan makna 'kebebasan' sesungguhnya.


Perdagangan Bebas tidak mungkin terwujud sepanjang ada lembaga-lembaga lintas pemerintahan seperti berikut:

World Trade Organization (WTO), The Trans Pacific Partnership (TPP),  the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), the General Agreement on Trade in Services (GATS), the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) or more regional agreements like the North American Free Trade Agreement (NAFTA) or the European Economic Area (EEA). ASEAN, dan lain-lain.

Alih-alih mewujudkan Free Trade (Perdagangan Bebas). Lembaga-lembaga di atas justru hanya menjadi konsolidasi monopoli. Perdagangan bebas yang sebenarnya itu seperti kebebasan mengemukakan pendapat, dan kita bertanggung jawab atas pendapat kita. Sesimpel itu kata Murray Rothbar. Tidak perlu terlalu banyak lembaga dan aturan, bahkan termasuk kontrak yang rumit. Cukup bersepakat antara pembeli dan penjual melakukan pertukaran barang dan jasa, selesai.

Sepanjang sejarah manusia, peperangan terjadi karena adanya perebutan medan monopoli. Maka tak jarang negara-negara membentuk persekongkolan atau konsolidasi monopoli untuk melawan upaya monopoli lainnya. Contoh yang paling mutakhir adalah perebutan dominasi global antara AS vs China. Jauh sebelumnya mereka sudah berseteru dalam dua lembaga monopoli TPP vs RCEP.

Meskipun awal terbentuknya TPP adalah kesepakatan antar empat negara (Brunei, New-Zealand, Singapore, and Chile.) Untuk melawan pengaruh perdagangan beberapa negara tetangga khususnya China. Lalu kemudian US bergabung dan mengajak beberapa negara (Australia, Malaysia, Peru, Vietnam, Canada, Mexico, and Japan).

Adapun Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) adalah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan sepuluh negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. ASEAN (Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam, dan lima negara mitranya  (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru). Pada November 2019, India negara mitra keenam, memutuskan keluar.

Sekadar informaai tambahan TPP didominasi oleh AS dan RCEP didominasi oleh China.

Jadi sekali lagi, alih-alih menciptakan Perdaganhan Bebas yang menyenangkan sebagaimana menyenangkannya kita membeli Jalangkote. Mereka justru menciptakan koalisi mesin pembunuh. Trade War, Financial War, Psy War, mungkin juga Virus War.

(Ulasan di atas sering saya kemukakan dalam Mata Kuliah Ekonomi Internasional, di Prodi Ekomomi Pembangunan FE UNM).

Ungkapan yang sepertinya relevan dengan "Pemberontakan" Iran dan Venezuale terhadap sanksi ekonomi yang dikenakan kepada kedua negara tersebut. Kenapa AS seenaknya memberikan sanksi kepada negara lain? 

Padahal sebelum ada organisasi perdagangan Internasional GATT (1947-1994). WTO resmi berdiri 1 Januari 1995. Negara-negara berdagang dengan bebas berdasarkan kontrak yang disepakti dan dipatuhi bersama. Ada yang mencoba monopoli, ada juga.

Mungkin, sebaiknya WTO dibubarkan saja. Toh, dia lebih banyak melestarikan monopoli negara-negara berpengaruh di lembaga ini. WTO adalah sejenis pemerintahan global yang justru menghambat 'perdagangan bebas'. Jadi kalau ada yang bilang WTO adalah instrumen pasar bebas itu omong kosong 😁.

Semakin banyak aturan (governmentality) semakin berpotensi pemerintahan atau lembaga lintas pemerintajan korup. Sama juga di WTO dan lembaga internasional lainnya yang sudah dibeli oleh "Paman Monopoli". Paman Sam yang selalu mau top memonopoli segala hal.

Pemberontakan atau lebih tepatnya upaya mengebalilan ruh perdagangan yang bebas adil (Iran dan Venezuela) tersebut sejatinya menginspirasi kita semua (khususnya para akademisi) untuk memberontak pula pada referensi-referensi ekonomi mainstream yang selama ini dijadikan rujukan utama dalam pembelajaran ekonomi (khususnya) dan mungoin juga pada bidang studi yang lain.

Hatta termasuk berupaya membebaskan jarangan otak kita dari dominasi-dominasi pengukuran (indeks) yang begitu banyak. Yang kerap kita terima sebagai sebuah "doktrin" daripada memosisikannya sebagai sekadar pengatahuan saja. Atau lebih rendah sekadar data atau informasi saja. 

Coba kita perhatikan publikasi World Index Economic Freedom 2020. Dimana Iran di posisi 164 dan venezuela 179 kedua terbawah. Kedua negara ini ada pada zona merah (Repressed). Btw, apapun indikator yang digunakan oleh lembag heritage ini sangat tidak bisa mencerminkan kebebasan ekonomi.


Apalagi kalau kita merujuk pada ungkapan Murray Rothbar di atas. Berdagang sebagai salah satu aktifitas ekonomi, semestinya tidak menggunakan kontrak yang rumit. Berdagang itu sederhana, hanya pertukaran barang dan jasa. Para intervensionislah yang memberikan sejumlah indikator yang ribet. Termasuk penggunaan indikator GDP (PDB/ produk Domestik Bruto) yang sudah banyak dikritik karena tidak mencerminkan kesejahteraan sesungguhnya suatu negara.

Jadi kalau tujuan bernegara mewujudkan kesejahteraan warga negara, lalu mengapa harus repot-repot ikut pada aturan atau lembaga-lembaga di atas yang justru menjadi sumber pemicu perang. Bebaskan saja negara memilih, mau berdagang dengan siapa pun.

Mengakhiri tulisan sederhana ini saya akhiri dengan mengutip Vilfredo Federico Damaso Pareto, merupakan ahli ekonomi, insinyur, ahli sosiologi, pengamat politik, sekaligus seorang filsuf kebangsaan Italia.

Vilfredo Pareto stated in the article “Traités de commerce of the Nouveau Dictionnaire d’Economie Politique” (1901):

If we accept free trade, treaties of commerce have no reason to exist as a goal. There is no need to have them since what they are meant to fix does not exist anymore, each nation letting come and go freely any commodity at its borders. This was the doctrine of J.B. Say and of all the French economic school until Michel Chevalier. It is the exact model Léon Say recently adopted. It was also the doctrine of the English economic school until Cobden. Cobden, by taking the responsibility of the 1860 treaty between France and England, moved closer to the revival of the odious policy of the treaties of reciprocity, and came close to forgetting the doctrine of political economy for which he had been, in the first part of his life, the intransigent advocate.


*) Pegiat Praxis School. Pengajar di FE UNM. Ketua Masika ICMI Kota Makassar 2018-2022.
Makassar, 31 Mei 2020

15/04/2020

Dengarlah Begawan Ekonomi

Dengarlah Begawan Ekonomi
13 April 2020 di Media Indonesia

DALAM penerbangan pulang dengan Swissair Flight 128 ke Washington, seusai pertemuan internasional para bankir di Swiss, Chairman the Fed Alan Greenspan dihampiri Bob Agnew, kepala keamanan yang mengawalnya selama melawat ke luar negeri. Kata Agnew, pilot ingin bicara dengan Mr. Chairman di kokpit. Dua pesawat terbang menabrak World Trade Center. Wajah Alan tampak aneh. “Saya tidak bercanda,” kata sang pengawal.


Di kokpit dengan nervous pilot menyampaikan berita buruk bahwa sejumlah pesawat dibajak. Dua pesawat terbang menabrak gedung World Trade Center. Satu lagi ke Pentagon. Pesawat lainnya hilang. Hanya itu informasi yang dimiliki pilot. “Sekarang pesawat kembali ke Zurich,” ujar pilot, tapi dia tidak mengumumkan alasannya kepada penumpang lainnya.

Alan menawarkan untuk mendarat di Kanada. Pilot bilang dia diperintahkan kembali ke Zurich. Di kepala Alan, Chairman Bank Sentral AS, terbayang kemungkinan terburuk robohnya sistem keuangan. The Federal Reserve menangani sistem pembayaran elektronik lebih US$4 triliun sehari berupa uang dan surat-surat berharga untuk seluruh AS dan juga dunia.

Alan menghubungi Andy Card, Kepala Staf Gedung Putih, minta angkutan membawanya balik ke AS. Alan dijemput pesawat tanker United States Air Force KC-10, satu-satunya pesawat yang mungkin masih tersedia.

Semua itu terjadi pada 11 September 2001 (kemudian dikenal sebagai Serangan 9/11). Cuplikan cerita itu hanya lah sebuah episode untuk melukiskan betapa sangat pentingnya kehadiran seorang gubernur bank sentral di dalam menghadapi krisis.

Alan ialah ekonom yang sekalipun sampai dua kali membaca buku The General Theory of Employment, Interest and Money, karya cemerlang John Maynard Keynes, dia tetap tidak tertarik pada Keynes. Dia mengagumi dua ekonom, Adam Smith, yang katanya paling dalam memengaruhinya secara intelektual, dan Joseph Schumpeter yang konsep destruksi kreatifnya berperan dalam perubahan teknologi di sebuah masyarakat kapitalis modern.

Dia juga dipengaruhi John Locke, filsuf moral Inggris. Di tengah amat sibuk sekalipun, Alan setiap hari menyempatkan diri untuk tenang belajar dan berefleksi.

Dengan bekerja di rumah, tergambarlah dampak ekonomi akibat pandemi korona yang dapat membawa kita ke dalam krisis terberat. Penulis tergerak membaca buku autobiografi Alan Greenspan, yang lama tersimpan di rak buku. Berjudul The Age of Turbulence, buku itu terbit 13 tahun lalu (2007). Isinya mengesankan, antara lain, tak hanya sekali dalam riwayat hidup Alan, Kepala Staf Gedung Putih sampai perlu mengirim pesawat khusus untuk menjemputnya.

The Fed ialah lembaga independen. Pandangan Alan sangat didengarkan Gedung Putih. Bank Indonesia juga independen, yang sebagian sayap kekuasaannya diambil oleh atau diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bersama Menteri Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan, mereka berempat bersatu di dalam tubuh yang bernama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Berkaitan dengan dampak pandemi korona, KSSK pekan lalu rapat dengan Komisi XI DPR. Rapat itu antara lain menghasilkan kesimpulan pelebaran defi sit dari 1,76% menjadi 5,07% dari PDB. Defi sit yang lebih lebar memang diperlukan, tetapi semua itu baru berupa kesimpulan rapat sebuah komisi di parlemen. Rasanya belum menjadi keputusan legislatif, keputusan negara.

KSSK punya protokol keuangan menghadapi krisis. Namun, krisis kali ini berwatak jauh lebih kejam. Pandemi menyebar luar biasa cepat melampaui batas-batas negara, menembus semua sistem politik dan berjangkit di semua sistem perekonomian. Ribuan manusia mati, jutaan manusia tinggal di rumah, jutaan manusia kehilangan pekerjaan.

Korona tak mengenal ideologi. Bukan hanya Italia remuk, juga Inggris, bahkan boleh jadi AS. Rusia pun dihajar korona. Oleh karena itu, selain mendengar KSSK dan pembantunya di kabinet, kiranya Istana, gedung (bercat) putih di Jakarta ataupun di Bogor tempat Presiden bermukim, perlulah juga mendengarkan pandangan para begawan ekonomi.

Suatu hari di tengah serangan publik terhadap perubahan undang-undang yang mengatur KPK, Presiden mengundang intelektual dan pakar hukum. Presiden begitu peka terhadap isu politik menyangkut KPK. Kini akibat pandemi terhadap perekonomian, kiranya Presiden perlu kepekaan yang jauh lebih sensible.

Kabinet kering ekonom. Menko Perekonomian bukan ekonom. Menko Maritim dan Investasi bukan ekonom. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas bukan ekonom. Menteri Perdagangan bukan ekonom. Menteri Perindustrian bukan ekonom. Menteri Tenaga Kerja bukan ekonom. Menteri ESDM bukan ekonom. Menteri Koperasi dan UKM bukan ekonom. Menteri Perhubungan bukan ekonom. Yang ekonom ialah Menteri Keuangan yang sangat mumpuni dan seorang lagi yang ditempatkan sebagai menteri riset dan teknologi.

Daftar dapat diperpanjang ke sekitar Presiden. Menteri Sekretaris Negara bukan ekonom. Sekretaris Kabinet bukan ekonom. Kepala Staf Kepresidenan bukan ekonom. Di lingkaran terdalam di Istana itu, yang boleh diduga pembisik presiden, tak seorang pun ekonom. Wakil Presiden juga bukan ekonom. Berbeda di masa SBY. Di kabinet SBY jilid 2, Wapres seorang profesor ekonomi yang berjam terbang sangat tinggi sebagai eksekutif puncak di bidang ekonomi di kabinet dan Gubernur BI.

Presiden ialah jabatan politik. Kabinet kini bertabur orang politik. Miskin ekonom. Karena itu, seyogianya Istana membuka pintu pikiran untuk mendengarkan sejumlah ekonom dari yang paling senior seperti Boediono sampai yang lebih muda seperti M Chatib Basri. Dengarkanlah begawan ekonomi, penyeimbang (begawan) politik.

Kepemimpinan mengandung makna berkemampuan membuat batas-batas baru. Terlebih di dalam krisis, pemimpin perlu menunjukkan segi-segi terbaiknya. Sejujurnya penulis mengkhawatirkan tidak hanya miskinnya ekonom dan berlimpahnya politikus di kabinet, tetapi juga keringnya intelektualisme di kabinet.

Kenapa dalam tulisan ini perlu dikutip bahwa seorang Alan Greenspan dipengaruhi filsuf John Locke? Kenapa pula perlu disebut dia tiap hari perlu menyediakan waktu tenang untuk belajar dan berefleksi? Jawabnya karena, ‘Pada umumnya’, demikian tulis Henry A Kissinger, ‘suatu ketika dalam kedudukan tinggi menghabiskan modal intelektual; bukan menciptakannya’.

Sumber tulisan Saur Hutabarat Dewan Redaksi Media Group

18/03/2020

Lockdown, 'Surga' si Kaya dan Neraka Kaum Miskin

BYA *)

Penyebaran virus corona mulai menebarkan kekhawatiran di tengah masyarakat seiring jumlah pasien yang terus mengalami lonjakan. Di Jakarta, pembatasan transportasi publik Transjakarta, dan MRT mulai diberlakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona. 

Hal ini sudah dianggap mengganggu aktivitas ekonomi, karena tidak semua pekerja melakukan work from home alias bekerja di rumah. Wacana pembatasan gerak masyarakat pun bergerak liar. 

Faktanya hanya ada beberapa negara yang melakukan lockdown seperti Italia, dan China, sementara Jepang dan Singapura memiliki strategi yang berbeda untuk menangkal Covid-19. 

Menurut Lindsay Wiley, dari Washington College Law, definisi lockdown sebenarnya tidak dikenal dalam kebijakan kesehatan masyarakat. Dalam pengertian umum definisi lockdown sendiri terlalu luas karena mencakup karantina, pembatasan akses ke ruang publik, meliburkan sekolah, hingga menutup akses satu daerah dalam waktu tertentu. 

Lihat juga: Dasco Minta Pemerintah Pertimbangkan 'Lockdown' untuk Corona

Pandangan publik terkait lockdown di Jakarta tentu terpecah, ada yang mengusulkan untuk menutup suatu daerah tertentu seperti Wuhan yakni saat akses keluar masuk ke daerah lainnya ditutup. Pandangan lainnya, melakukan kerja dari rumah dan mengurangi jam operasional transportasi publik.

Apa yang terjadi jika Jakarta lockdown?

Dampak ekonomi di Jakarta tentunya akan sangat besar bagi perekonomian nasional. Jika kebijakan isolasi total Jakarta diberlakukan maka ekonomi nasional bisa masuk dalam jurang krisis lebih cepat dari perkiraan awal. 

Sebanyak 70 persen peredaran uang ada di Jakarta, bursa efek dan bank sentral bertempat di DKI Jakarta. 

Kepanikan akan terjadi di banyak tempat, membuat orang melakukan penarikan uang di bank untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok. Likuiditas bank terancam kering. Sementara panic buying memperparah stok persediaan bahan pangan. 

Kita perlu belajar dari pembelian barang bermotif ketakutan yang terjadi di beberapa wilayah Jakarta. Saat pemerintah mengumumkan pasien Corona pertama, terlihat jelas bahwa pemerintah pusat maupun daerah tak bisa melakukan apapun untuk mencegah pembelian gila-gilaan itu. 

Apalagi April akan memasuki Ramadan, yakni ketika permintaan bahan kebutuhan pangan musiman naik. Kepanikan masyarakat dalam memborong bahan kebutuhan pokok, dan farmasi (obat-obatan, masker, penyanitasi tangan) menambah panjang risiko terjadinya inflasi yang cukup tinggi. 

Perkiraan sederhana inflasi sepanjang tahun 2020 dapat menembus angka 4-6 persen sebagai konsekuensi dari pemberlakuan lockdown di Jakarta. Angka ini belum mempertimbangkan adanya spekulan jahat, penimbun gelap yang memanfaatkan situasi untuk melakukan panic stocking atau sengaja menimbun barang yang dicari orang banyak. 

Orang Kaya Jakarta

Siapa yang paling kena dampak dari lockdown? Jelas jawabannya bukan orang-orang kaya di Jakarta. 

Orang kaya yang menguasai 46 persen lebih total konsumsi di Jakarta, mampu menimbun barang dalam jumlah yang besar. Apalagi jika harga obat-obatan, masker, penyanitasi tangan melambung tinggi seperti terjadi beberapa waktu lalu.

Siapa yang sanggup membeli harga masker di situs belanja ketika menembus Rp1 juta per boks? Hanya golongan menengah atas yang sanggup. Sementara mereka yang masuk golongan menengah ke bawah harus siap-siap mengencangkan ikat pinggang. 

Ketika kelas atas melakukan panic buying, masyarakat miskin sebaliknya tidak tahu besoknya mau makan apa. 

Ketika karyawan kantoran di perusahaan-perusahaan multinasional memberlakukan cuti dengan tanggungan gaji, atau bekerja dari rumah, driver ojol bingung karena order mendadak sepi dan tidak bisa dikerjakan di rumah. Sementara dari sekitar 2 juta pengemudi ojol, sebagian besar ada di Jabodetabek. 

Orang-orang kaya yang tinggal di istana megah-nya, tinggal klik kemudian pesananan makanan jadi via e-commerce sampai di depan pintu. Sementara orang-orang miskin, harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ketika banyak toko-toko tutup.

Dari sisi kesehatan, asuransi kesehatan dengan fasilitas rumah sakit terbaik merupakan keistimewaan orang kaya Jakarta. Jika tes kesehatan virus corona tak semuanya dibayar negara, orang kaya ini tak perlu khawatir. Apalagi soal defisit BPJS Kesehatan, mereka tak mau peduli. 

Sedangkan si miskin merupakan kaum yang paling rentan terhadap turunnya fasilitas kesehatan, terutama saat kondisi krisis.

Sudah jelas bahwa lockdown merupakan situasi neraka bagi kelas bawah. Kerentanan kaum papa hanya akan memperlebar jurang ketimpangan yang selama ini masih terjadi. Dalam kondisi terjepit bukan tidak mungkin konflik horizontal akan pecah. 

Bagaimana kesiapan Pemerintah?

Baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah sepertinya memang belum menyiapkan diri jika harus melakukan lockdown untuk saat ini. Terlihat dari kacaunya koordinasi kebijakan pusat dan daerah.

Berebut Panggung Publik

Pola komunikasi yang saling berebut panggung antar kepala daerah, dan gagapnya stimulus ekonomi 1 dan 2 yang diluncurkan oleh pemerintah mengisyaratkan wacana lockdown akan mengarah kepada kekisruhan total. 

Ketersediaan rumah sakit, karantina, hingga alat cek virus corona masih belum memadai. Singapura memberikan masker gratis dari rumah ke rumah, Indonesia justru masker dibuat mainan oleh penimbun gelap dan menjadi langka di pasaran. 

Kesiapan dari sisi ekonomi lebih memprihatinkan, bahan kebutuhan pokok sebagian bergantung pada impor.

Kejadian wabah virus corona telah merusak rantai pasok impor khususnya dari China, sebut saja bawang putih. Tidak semudah itu mencari substitusi impor, karena memang jalan keluarnya mendadak. Kemandirian pangan Indonesia dipertanyakan. 

Berbeda dari China, di mana stok kebutuhan pangan untuk memasok warga yang di karantina dalam apartemen, rumah, dan gedung-gedung dipasok merata oleh Pemerintah China. Di Wuhan, negara hadir menyiapkan kebutuhan warganya. 

Bukan cerita aneh ketika ada mahasiswa Indonesia sedang diisolasi dalam kamar asrama nya di Wuhan, dipenuhi kebutuhan makan selama berminggu-minggu oleh pihak kampus.

Selain cara lockdown, adakah cara lain yang lebih berimbang antara mereduksi penularan virus Covid-19 dan tetap mendorong keberlanjutan roda ekonomi? 

Singapura mencoba memberi contoh tanpa melakukan lockdown. 

PM Singapura Lee Hsien Loong mengungkapkan bahwa fokus penanganan kesehatan adalah warga lansia, karena paling rentan terkena Covid-19. Pembatasan perjalanan dari WNA di banyak negara, dan menunda sementara acara keagamaan juga dilakukan. 

Selain itu Singapura juga melakukan bauran kebijakan fiskal dan moneter dengan sangat baik, dengan tegas Pemerintah Singapura mengalokasikan US$4 miliar setara Rp59,2 triliun untuk membantu keuangan perusahaan yang terimbas Covid-19.

Jepang lebih melakukan upaya klaster dan penelusuran riwayat kontak korban, dibandingkan lockdown. 

Dikutip dari data John Hopkins University, rasio kasus Covid-19 di Jepang adalah 0,5 per 100.000 orang lebih rendah dari negara OECD lainnya. Sebagai perbandingan rasio China adalah 5,81 dan Italia 20,6 kasus per 100.000 orang.

Maka, melihat kondisi dan kesiapan Indonesia, sebaiknya skenario lockdown dipikirkan secara matang. Jangan sampai ikut-ikutan dengan negara lain yang struktur ekonominya lebih kuat dari Indonesia. 

Dan paling penting, harga paling mahal bisa jadi akan ditebus pengusaha UMKM, driver online, karyawan rendahan, dan kaum miskin yang tak pernah memiliki bekal cukup saat krisis.(asa).

*) Bhima Yudhistira Adhinegara.
Note: Pengelola webblog Alamyin.com sependapat dengan uraian dalam artikel di atas.

08/02/2020

Pemerintah Daerah dan Ilusi Pembangunan Berkelanjutan


Syamsu Alam *)

Reformasi di korupsi. Demikian 'tagline' yang disuarakan para pegiat demokrasi sejati. Era reformasi memberikan perubahan paradigma secara lebih adil dan berimbang. Perubahan  paradigma dapat dilaksanakan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Mungkinkah perubahan paradigma itu diikuti oleh para aktor pembangunan?

Mulai dari UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU no. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang telah diubah menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan UU sebelumnya.

Diberlakukanya undang-undang di atas dapat memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal demi terwujudnya kemandirian keuangan daerah, sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang berkelanjutan, benarkah demikian?

Media online dan media sosial bisa menjadi input bagi para anggota Dewan (Prov/Kab/Kota) di Sulsel. Ada banyak laporan warga yang mudah kita monitoring dan tindak lanjuti. Khususnya proyek fasilitas publik. Misalnya, beredarnya foto proyek pemecah ombak di Kab. Takalar, Aspal yang tipis di Kab. Bone, Warga miskin yang meninggal karena tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan banyak lagi berita-berita layanan publik yang berseliweran di jagad maya.

Fakta di atas mengantarkan saya pada sebuah pernyataan hipotetik bahwa Pembangunan Berkelanjutan hanya ilusi. Ilusi adalah sesuatu yang hanya ada dalam angan-angan, tetapi tidak dapat diinderai atau tidak empiris (adaptasi KBBI). Kenapa ilusi? Tujuan dan target-target indah dalam MDGs (Milenium Development Goal, 2000-2015) lalu dilanjutkan dengan SDGs (Sustainable Development Goals, 2015-2030). SDGs memiliki 17 tujuan dan 196 target atau sasaran yang harus dicapai pada tahun 2030.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (TPB-2030) adalah pembangunan yang berorientasi pada penguatan ekomomi, sosial,dan lingkungan yang saling mendukung dan melengkapi. Secara spesifik dapat dilihat pada laman sdg2030indonesia.org. Ke-17 tujuan sangat ideal. Tujuan 1,  Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, sampai tujuan 17:. Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

TPB-2030 ini telah diperkuat dalam berbagai paket Undang-undang, Permen, sampai surat edaran. Pada level Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan, monitoring sampai penetapan target dan sasaran pembangunan harus merujuk pada Permendagri 86 Tahun 2017. Jika ada dokumen perencanaan yang belum mengintegrasikan regulasi tersebut maka harus direvisi.

Dalam filosofi memandikan mayat seseorang tidak mungkin bisa menyucikan kalau dia sendiri tidak suci. Makanya yang akan memandikan mayat harus suci (berwudhu) terlebih dahulu. Dalam fiqh sosial, seseorang tidak mungkin bisa memberi jika, ia tidak memiliki. Ini adalah falsafah dasar berinteraksi atau lebih khusus pelayanan sosial pada orang lain (masyarakat secara umum).

Nah, berangkat dari filosofi dasar di atas dapat dijadikan pisau analisa melihat praktik pembangunan pada level pemerintah (khususnya daerah). Bagaimana mungkin pemerintah bisa mengakhiri kemiskinan (TPB-2030 Tujuan1), jika mereka sendiri masih merasa miskin. Bagaimana mungkin mereka bisa memberi kalau mereka sendiri merasa tidak cukup. Tujuan 2-17 dapat diuji proses pencapaiannya pada ranah empiris.

Beberapa hasil penelitian mahasiswa bimbingan kami di kampus (FE UNM, 2019) menunjukkan betapa tidak mandirinya pemerintah Daerah di Sulsel. Sampel penelitian daerah AJATAPPARENG, MAMINASATA, dan Beberapa Kabupaten di Sulsel menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Pengukurannya dengan melihat rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bantuan pemerintah dan pinjaman.

Sedangkan Rasio efektivitas keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan  dibandingkan dengan target yang  ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007).

Sayangnya kemandirian keuangan daerah masih rata-rata berpola hubungan instruktif, yaitu
peran Pemerintah Pusat sangat dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah. Demikian pula, pada dominan efektivitas Keuangan Pemerintah Daerah, masih kurang efektif.

Hal ini diperparah dengan model pengukuran kinerja pemerintah yang hanya melihat tingkat serapan anggaran. Aneh, regulasi memerintahkan pembangunan berbasis kinerja, artinya mengukur dimensi outcome (hasil) dan impact (dampak). Namun prioritas penilaiannya masih berbasis anggaran (input).

Lalu, sampai kapan kita terilusii dengan doktrin-doktrin model kebijakan pembangunan yang kedengarannya indah, memesona dibicarakan, namun sulit bahkan amat berat direalisasikan. Kenapa? Karena pembangunan tidak berbasis pada kewilayahan, tidak bersesuaian dengan norma adat (Suitability) yang ada di daerah kita (Sulsel). Menurut hemat kami Pembangunan selain harus Sustainability (keberlanjutan) juga harus Suitability (Kesesuaian) (Alam & Rumi, 2020). Pembangunan yang bertumpu pada filosofi Sulapa APPA.

Sulapa APPA, Model kosmos dihubungkan dengan adanya harmoni empat unsur alam, yaitu: udara, air, api, dan tanah, yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Keempat unsur ini adalah empat jenis sifat yang dimiliki oleh "manusia yang berbicara",  keberanian, kebangsawanan, kekayaan, keelokan. 

Dengan memerhatikan kondisi kewilayahan beserta nilai-nilai budaya luhur yang ada di dalamnya, ia dapat menghindarkan kita dari ilusi pembangunan. Hal ini membutuhkan political will yang solid.

Masa pemerintah daerah hanya 5 tahun, jika hanya sibuk membangun citra dan monumen diri, pertanda bapak-bapak belum selesai dengan dirinya. Mungkin para pejabat kita perlu membuka kembali pesan "Renaisance Man' Karaeng Pattingalloang, yang menyatukan sains dan nilai-nilai kebijaksanaan dalam memgelola daerah (negara). Istilah sekarang, Pembangunan yang berdasar pada Based Policy Evidence plus nilai-nilai kearifan lokal.

Akhirnya, bisakah kita membangun dan menata daerah yang berani melawan imperialis, berperangai kebangsawanan yang beradab, dan kalau kaya tidak akan merampok anggaran daerah secara terstruktur sistematis dan massif.

Wallahu A'lam Bisshawwab.

*) Dosen Ekonomi Pembangunan FE UNM

Terbit di media cetak Tribun Timur, 07 Februari 2020.

02/12/2019

MERETAS JALAN MENGHADAPI RESESI EKONOMI 2020


Syamsu Alam 

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu, organisasi atau negara pernah mengalami pasang surut. Setiap individu pernah bahagia, khawatir, murung, dan sedih. Bahkan orang sukses dan terkaya di dunia pun pernah mangalami keterpurukan, lalu bangkit menuju puncak kejayaan. Organisasi mengalami fluktuatif. Demikianlah hidup, seperti roda kehidupan. Berada di titik terendah atau pun berada di puncak, adalah pertanda bahwa ada gerak, ada kehidupan yang dinamis dan bukti ada perubahan.

Lalu, bagaimana dengan kondisi ekonomi kita, Indonesia? Akhir-akhir ini diprediksi akan terkena imbas pelemahan ekonomi global. Efek perang dagang, Brexit di Eropa, Krisis Timur Tengah hingga Hongkong, yang sudah tentu berdampak secara langsung atau tidak langsung pada perkeonomian kita.  Ada pula yang melihatnya dari sisi domestik, bahwa fundamental ekonomi kita sebenarnya tidak begitu tahan menghadapi guncangan eksternal. Namun kilah pemerintah tetap optimis menghadapi situasi tersebut. Faktor manakah yang dominan dan bagaimana meretas jalan menghadapi resesi?

Data: Fact or Fallacy

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2019 sebesar 5,02% secara tahunan. Angka ini sebenarnya melambat dibanding kuartal sebelumnya sebesar 5,05% maupun periode yang sama tahun lalu sebesar 5,17%. Perlambatan ini relatih lebih baik jika dibandingkan dengan negara se-kawasan. Pada periode Q1-2018  sampai Q2-2019 Indonesia, India, Thailand, Singapura masing-masing mengalami penurunan sebesar (-0,2%), (-3,0%), (-2,4%), (-3,1%). Meski melambat, sejumlah ekonom asing meragukan data yang dilansir BPS. Menurut mereka, perekonomian Indonesia seharusnya tumbuh lebih lambat dari data BPS.

Gareth Leather (Ekonom Capital Economics, London) meragukan data yang dilansir BPS. Ia menyebut, indikator bulanan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia telah melambat tajam selama setahun terakhir. “Kami tak memiliki kepercayaan pada angka PDB resmi Indonesia, yang telah stabil selama beberapa tahun terakhir,"

Ekonom Natixis Hongkong juga mengemukakan hal serupa, "Saya tidak tahu bagaimana ekonomi dapat tumbuh pada tingkat yang sama untuk waktu yang lama dan ini dimiliki Indonesia. Padahal pengeluaran pemerintah lemah dan investasi melambat, neraca impor juga mengalami tekanan. (Trinh Nguyen, 2019).

Pemerintah mengakui perlambatan ekonomi, Namun, tertolong oleh konsumsi rumah tangga yang masih kuat. Sementara komponen lain, sesuai rilis BPS, sebenarnya mencatatkan perlambatan pertumbuhan yang cukup dalam. Misalnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi pada kuartal III 2019 hanya tumbuh 4,21% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan kuartal III 2018 sebesar 6,96%. Pelemahan investasi ini menjadi pertanda nyata bahwa ekonomi memang lesu.
Meskipun kontribusi konsumsi rumah tangga menyumbang 56,52% dari pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada periode yang sama, Namun sektor ini diprediksi akan mengalami koreksi. Penurunan konsumsi barang durable (barang tahan lama) memgalami penurunan, meskipun nilainya masih di atas 100. Potensi penurunan konsumsi juga terlihat dari setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerimaan PPN menggambarkan seberapa besar transaksi di perekonomian. Ketika PPN turun, artinya aktivitas jual-beli lesu.  Data menunjukan pada Januari-Agustus 2019, penerimaan PPN dalam negeri tercatat Rp 167,63 trilun. Turun 6,47% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Lalu, bagaimana kondisi konsumen yang dominan namun tak begitu kuasa menghadapi gejolak ekonomi ke depan.
Power of Powerless
Vaclav Havel, sastrawan dan mantan presiden Czech pernah mengemukakan tentang kekuatan (kekuasaan) dari yang tak berkuasa. Havel menawarkan masyarakat yang hidup dalam kebenaran (Living within the truth), kehidupan individu yang bebas. Kehidupan yang menyangkal kedustaan dan kepura-puraan, melainkan hidup yang merdeka dengan tingkat emasipasi diri yang tinggi. Konsep ini sedikit menyerupai prinsip dalam kapitalisme, yaitu Self-regulating.
            Resesi atau krisis adalah kondisi dinamis dimana pasar mencari keseimbangan baru, dan kita tidak perlu panik menghadapinya. Tetap berpikir rasional, menahan diri maka kita bias melewati ‘dengan santai’, demikian kata ekonom pro pasar. Namun tentu tidak sesederhana itu, krisis ekonomi yang disertai krisis politik akan berdampak lebih parah dan masyarakat lemah akan semakin merana.

Kontribusi Konsumsi yang tinggi tadi sesaat bisa amblas, dan ekonomi akan terkoreksi cukup dalam. Perlu menelisik lebih jauh struktur konsumsi tersebut. Jika konsumsi ditopang oleh komoditas impor maka pada saat resesi akan menyulitkan masyarakat dan pengusaha lokal, yang selama ini menikmati barang impor impor Yang pada saat resesi akan mengalami lonjakan harga. Hal ini dikonfirmasi oleh defisit transaksi perdagangan yang masih minus, mendekati batas aman -3%. Belanja pemerintah yang tidak produktif menghasilkan produk berdaya saing.  Penurunan laba BUMN bahkan ada yang rugi. Utang swasta dan pemerintah yang tinggi, dll. Jika variabel ekonomi tersebut bersamaan dengan instabilitas dalam negeri, maka syarat terjadinya resesi menemukan momentum.

            Lalu apa yang dapat diupaya menghadapi momentum di atas. Pengalaman adalah guru terbaik. Sepanjang sejarah manusia krisis sehebat apa pun dapat dilalui. Daya tahan  the power of powerless, berpotensi kuat melawan badai resesi. Masyarakat yang hanya kuasa atas dirinya sendiri membutuhkan sinergi, empati dan trust. Sinergi dapat dirajut antar lembaga atau antar kebijakan (fiskal-moneter). Empati dapat dipupuk dengan tauladan. Sedangkan, Trust harus dijaga dengan kejujuran. Jika "mengetatkan ikat pinggang" adalah cara menghadapi resesi, maka masyarakat sudah terbiasa dengan hal seperti itu, bagaimana dengan para Tuan dan Puan yang selama ini menikmati 'kue ekonomi' bangsa ini lebih benyak, sudikah kiranya mereka mengetatkan ikan pinggang juga atau berbagi sepiring nasi dengan warga yang powerless.[][]

*) Dimuat di harian Tribun Timur, Senin 25 November 2019.